Sanur, Kompas – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bertekad tetap menjadi partai oposisi untuk menjalankan fungsi kontrol dan penyeimbang pemerintah. Hal itu agar terwujud Indonesia yang berdaulat di bidang politik, ekonomi, dan budaya.
Demikian perkembangan pembahasan sikap politik PDI-P yang berlangsung di Komisi Sikap Politik Kongres III PDI-P. Sampai berita ini diturunkan, Rabu (7/4) malam, menurut anggota Panitia Pengarah Kongres III PDI-P, Andreas Pareira, hal itu masih akan disempurnakan, tetapi secara substansi tidak akan jauh berubah. ”Ide tentang koalisi sudah ditinggal,” katanya.
Rapat Komisi Sikap Politik juga menetapkan pidato politik Megawati Soekarnoputri saat pembukaan kongres III menjadi manifesto politik partai. Komisi Sikap Politik juga merumuskan 37 butir sikap partai, mulai dari peran negara yang harus aktif menjadi kekuatan menegakkan supremasi hukum dan konstitusi negara sampai pada peran negara yang wajib mengembangkan strategi kebudayaan.
Selain Komisi Sikap Politik, Komisi Organisasi juga menyepakati pembentukan Majelis Ideologi PDI-P. Majelis Ideologi beranggotakan tujuh orang yang berasal dari unsur dewan pimpinan pusat dan tokoh partai.
Anggota Panitia Pengarah Kongres III di Komisi Organisasi, Firman Jaya Daeli, menyebutkan, majelis itu bersifat ideologis, bukan eksekutorial. ”Ketua umum partai menjadi ketua Majelis Ideologi. Ketua umum yang memilih anggotanya,” katanya.
Menurut Firman, PDI-P menempatkan diri sebagai partai ideologis. Dengan demikian, diperlukan lembaga yang mewadahi arah gerak dan orientasi serta dinamika PDI-P sebagai partai ideologis agar sesuai dengan Pancasila 1 Juni 1945.
Anggota Panitia Pengarah Kongres III PDI-P di Komisi Program, Ganjar Pranowo, menuturkan, Komisi Program menyepakati berbagai program partai untuk menerjemahkan ideologi menjadi program konkret dalam dokumen ”Jalan Menuju Kemenangan”. Selain itu, Komisi Organisasi juga menyepakati untuk memperbaiki manajemen keuangan PDI-P.
Kerja nyata
Akan tetapi, penegasan PDI-P sebagai partai ideologis harus dituangkan dalam kerja nyata. Dengan mempertahankan diri sebagai partai ideologis, PDI-P harus dapat mengejawantahkan prinsipnya, yakni mengutamakan kesejahteraan rakyat.
Pendapat itu mengemuka dalam seminar ”Partai Ideologis, Berjuang untuk Kesejahteraan Rakyat” di arena kongres dengan pembicara peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI, Ikrar Nusa Bhakti; fungsionaris Partai Keadilan Sejahtera, Sohibul Iman; pengajar Fisipol Universitas Gadjah Mada, AA GN Ari Dwipayana; dan Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latif. Diskusi dipandu tokoh muda PDI-P, Budiman Sudjatmiko.
Ikrar menilai, hanya ada dua partai ideologis yang kuat, yaitu PDI-P dengan ideologi nasionalis sekuler Pancasila dan PKS yang berideologi Islam. ”Namun, PDI-P kurang menjelaskan apa yang dimaksud sebagai Pancasila 1 Juni 1945,” kata Ikrar.
Sohibul menyebutkan, berdasarkan pengalaman PKS, setelah partai punya ideologi, tidak mudah mewujudkannya. Ciri partai ideologis paling tidak ada dua, yaitu konsistensi dalam menjalankan ideologi dan terjemahan ideologi itu dirasakan rakyat.
Di Jakarta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, mengaku menghormati Megawati Soekarnoputri dan keluarga besar PDI-P.
”Saya ingin menghormati Ibu Megawati. Saya juga ingin menghormati saudara-saudara kita, keluarga besar PDI-P yang tengah mengikuti kongres sekarang ini. Marilah kita doakan agar kongresnya berhasil dengan baik,” ungkap Presiden Yudhoyono sebelum menuju Hanoi, Vietnam, di Bandar Udara Internasional Halim Perdanaksuma, Jakarta, Rabu. (HAR/IDR/SUT/BUR/BAS)
Source : Kompas.com, 8 April 2010
