IMAM SUHARMANTO, S.E., Sekretaris DPC Partai GERINDRA Kabupaten Sleman
Sleman, DIY, Kamis 29 Mei 2008
A. O’Cass, dalam Firmanzah (Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas), tengah berfilsafat bahwa marketing merupakan tools untuk mengetahui apa yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat (pemilih). Penerapan marketing (pemasaran) dalam politik justru membantu para pemilih atau parpol untuk mengetahui aspirasi masyarakat secara menyeluruh. Hal ini tentunya akan mengoptimalkan penyusunan platform parpol dan pasca-kampanye.
Imam Suharmanto, berdasar pengalamannya sebagai praktisi pemasaran, buru-buru mengiyakan. Di samping ada perbedaan antara dunia pemasaran dan politik, Imam berargumentasi tentang persamaan keduanya. Untuk itu, Redaksi GERINDRA Forum membincangkannya dengan Imam Suharmanto, di kantor DPC Partai GERINDRA Kabupaten Sleman, di Jalan Magelang Km. 10,5 Dusun Beran Lor, Tridadi, Sleman.
Pemasaran (marketing) dan politik adalah dua dunia yang bertolak-belakang. Jika nalar pemasaran merujuk pada persaingan dengan tujuan memenangkannya secara efisien dan efektif, sebaliknya politik justru melanggengkan perebutan kekuasaan. Apa pendapat Anda?
Iya, jika nalar kita mempertentangkannya. Tuduhannya serius, bahwa penerapan pemasaran dalam politik akan membawa konsekuensi di tingkat etis-normatif. Itulah politik uang. Di sejumlah forum lobi sering diistilahkan dengan “serangan fajar” atau serangan yang lain, baik untuk pilkades, pilkada, pemilu, dan pilpres. Masyarakat menyoalnya sebagai politik yang dikomersialisasikan. Dalam bahasa gaul sekarang berkembang istilah “politisi busuk,” sebagai gambaran bahwa berprofesi sebagai politisi hanya mengejar keuntungan belaka. Klaim rusaknya tatanan sosial adalah hal yang serius.
Seburuk itukah?
Ada arus kuat bahwa yang namanya pemasaran adalah media untuk meraih keuntungan seoptimal mungkin. Segala hal, baik barang dan jasa dapat dipasarkan. Ada pasar dan orang-orang yang melibatkan diri dalam pasar. Karena segala hal dapat diperjualbelikan, produk politik pun dapat dihargai dengan besaran uang tertentu untuk keuntungan parapihak yang terlibat. Buruknya adalah ketika tuduhan tersebut menjadi niat beserta praktik untuk mendapat sejumlah uang. Ya, minimal untuk balik modal.
Jika tuduhannya pada tingkat etis-normatif, sebaliknya di tingkat yang sama kita bisa melakukan pembalikan. Tidak semua politisi buruk dan busuk, sebagaimana tidak seluruh pemasar menghalalkan segala cara. Ada batasan, peraturan parpol, sanksi hukum, dan terutama penilaian masyarakat.
Bagaimana melakukan pembalikan etis-normatif?
Ini menyangkut kinerja, citraan, juga keteguhan untuk menjaga keseimbangan sistem. Pada akhirnya, politisi juga manusia yang tetap mempunyai pandangan dasar, kepakaran, dan visi tertentu. Ambil contoh yang telah menjadi klise, yaitu ketika Partai Konservatif menggunakan agen biro iklan Holford-Bottomley Advertising Service untuk mendesain dan mendistribusikan poster Pemilu di Inggris sejak 1929. Sejumlah analis mengapresiasi sebagai keputusan politik yang cerdas. Bukankah masyarakat akan menderita jika secara etis-normatif tidak dioptimalkan untuk tumbuh dan berkembang? Bukankah perusakan kaidah pemasaran politik hanya akan mendefisitkan demokrasi? Pemasaran politik bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Bisa lebih dirinci?
Dengan metodologi pemasaran politik yang tepat, masyarakat sebagai pemilih justru akan diuntungkan. Dan layanan parpol juga tepat sasaran.
Dalam pemasaran bertingkat (multilevel marketing) atau pemasaran berjaringan (network marketing) pemenuhan kebutuhan martabat dan kepercayaan diri manusia adalah hal utama. Manusia sebenarnya ingin mendapat sesuatu yang lebih dan hal itu bukan melulu uang: Bahwa kebebasan untuk hidup sejalan dengan tanggung jawab terhadap kualitas dan kepercayaan dirinya. Hal inilah yang menjadi dasar-dasar etis-normatif pemaran.
Pemasaran bertingkat mengharuskan setiap distributor (member) agar berkompetisi untuk membangun kekuatan dan kekuasaan bisnisnya. Setiap member mempunyai cara dan strategi sekaligus pilihan untuk menjaga atau merusak sistem. Demikian juga dengan politisi.
Pengukuran keberhasilannya sangat ditentukan oleh visi, orientasi, cara pandang, serta pemahaman terhadap marketing politik itu sendiri.
*** *** *** ***
Imam Suharmanto dilahirkan di Majenang, Cilacap, Jawa Tengah, pada 2 Februari 1969. Setelah menamatkan sarjana manajemen pada FE UMY (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), Imam berprofesi sebagai pemasar sejak 2005 sampai sekarang. Jam terbang dan pengalamannya bersama orang (-orang), baik sebagai upline, crossline, dan downline, Imam tergerak untuk mencari jawab tentang keterhubungan pemasaran politik dengan kinerja parpol itu sendiri. Bergabung dengan Partai GERINDRA merupakan bauran antara upline dan downline yang mengedepankan loyalitas. Jadi bukan sekedar merekrut anggota partai.
*** *** *** ***
Bagaimana mempraktikkan pemasaran berjaringan untuk GERINDRA?
Untuk bisa memasarkan program partai, dengan ukuran jumlah dan loyalitas anggota, merupakan tantangan yang menarik dan butuh kecerdasan. GERINDRA sebagai partai baru, dengan tantangan yang luar biasa adalah pengalaman terhebat sebagai praktisi pemasaran.
Dan ada pasar yang lebih besar, yaitu bagaimana meyakinkan pembeli atau pemilih bahwa parpol masih menjanjikan perubahan untuk kesejahteraan rakyat. Untuk itu, kepuasan pembeli merupakan hal yang tidak dapat diabaikan oleh para fungsionaris dan kader. Inilah perubahan dari anggota menjadi kader, atau dari generasi menjadi leader. Partai butuh manajemen dan dukungan yang kuat untuk itu.
Source : Gerindra Forum
