PEMILUKADA serentak 2015 segera berlangsung. Selain masih didominasi pemain lama, pemilukada juga masih diwarnai dengan disfungsi parpol dalam melahirkan sosok kandidat yang sejalan dengan ekspektasi pasar politik.
Mekanisme Pasar Politik
Dalam sistem demokrasi, parpol memiliki beragam peran yang sangat strategis. Salah satunya memberikan suplai atas kebutuhan dan permintaan pemilih terhadap sosok pemimpin dan model kepemimpinan yang diharapkan mayoritas pemilih. Dalam perspektif marketing politik, proses suplai dan permintaan yang terjadi dalam panggung politik sangat ditentukan kondisi struktural-sistemik di satu sisi dan juga kondisi internal tiap-tiap organisasi parpol di sisi yang lain.
Saat ini kondisi struktural-sistemik, khususnya regulasi politik, dalam kadar tertentu sebenarnya sudah melahirkan mekanisme suplai dan permintaan yang demokratis ketika model pemilihan langsung mulai diterapkan dalam pemilu dan pemilukada. Meski menyimpan sejumlah kelemahan, mekanisme itu masih diyakini memberikan peluang bagi munculnya para pemimpin baru dan model kepemimpinan baru yang lebih menjanjikan.
Dalam mekanisme suplai dan permintaan tersebut, tiap-tiap organisasi parpol dan kandidat yang dicalonkan parpol memiliki posisi yang lebih menentukan dalam proses seleksi dan nominasi para figur kandidat yang benar-benar memenuhi harapan publik. Sayang sekali, ketergantungan parpol pada sosok pemilik saham mayoritas parpol terjadi di hampir semua parpol di Indonesia, dan menimbulkan dampak yang lebih kompleks pada proses perekrutan dan pencalonan para kandidat. Termasuk mereka yang maju dalam Pemilukada 2015.
Ketidakberuntungan Pemilih
Pemilu dan pemilukada sebagai arena interaksi dan transaksi politik antara parpol, kandidat, dan pemilih sering muncul dengan struktur mekanisme pasar (suplai dan permintaan) politik yang tidak lagi seimbang. Meski sejumlah parpol memiliki banyak politikus berkualitas, banyak sekali di antara mereka yang memiliki kemampuan suplai kandidat yang sangat terbatas.
Menjelang Pemilukada 2015, kita masih menyaksikan adanya ketidakmampuan (koalisi) parpol di sebagian besar daerah kabupaten/kota di Indonesia dalam melahirkan sosok kandidat yang sesuai dengan harapan—dan bisa menawarkan model kepemimpinan baru sebagaimana permintaan—dari mayoritas pasar pemilih. Persoalan itu makin kompleks ketika jual beli tiket pencalonan pemilukada makin marak terjadi. Para kandidat yang kurang berkualitas lebih mudah dan memiliki banyak pilihan untuk membeli tiket yang ditawarkan parpol mana pun.
Dalam kondisi yang seperti itu, para pemilih ialah kelompok yang secara politik paling tidak beruntung. Secara normatif, pemilih memang memiliki kebebasan penuh dalam menentukan pilihan.
Namun, kebebasan pemilih sebenarnya makin sempit ketika parpol tidak mampu menawarkan sosok kandidat dengan model kepemimpinan baru. Di saat bersamaan, para kandidat yang menjadi harapan mayoritas pemilih gagal untuk menjadi peserta Pemilukada 2015.
Persoalan itu tidak hanya terjadi di Indonesia. Persoalan yang serupa juga masih bisa dijumpai di sejumlah negara demokrasi. Sayang sekali, sampai saat ini, belum ada resep jitu untuk mengatasi problem ketidakseimbangan posisi pemilih di hadapan parpol dan kandidat yang dicalonkan (koalisi) parpol dalam arena pemilu lokal dan nasional. Meski demikian, upaya kolektif untuk mengatasi persoalan tersebut harus terus kita lakukan.
Setiap parpol di negeri ini harus mau berbenah diri. Ketergantungan parpol pada pemilih saham mayoritas secara pelan-pelan harus dikurangi. Yang lebih penting, tiap-tiap parpol harus memperluas keterlibatan pemilih, khususnya yang menjadi anggota parpol, dalam proses seleksi dan nominasi kandidat. Jika tidak, problem itu tidak hanya terus-menerus muncul dalam setiap peristiwa pemilu, tetapi juga memberikan dampak buruk bagi masa depan demokrasi di Indonesia.
Source: Lampost.co
Posted from WordPress for Android
