Jakarta, Kompas – Partai politik dan politisi makin banyak menggunakan jasa lembaga survei untuk membaca peluang, baik di pemilihan kepala daerah, pemilu, maupun pemilihan presiden. Lembaga survei dibutuhkan untuk mengetahui perilaku pemilih. Politik pencitraan memang wajar digunakan di negara-negara demokrasi.
< !-more->
Informasi yang dihimpun Kompas sampai Minggu (15/7) memperlihatkan, peran lembaga survei sangat dibutuhkan bagi parpol atau politisi yang bertarung dalam pilkada atau pemilu. Survei jadi pertimbangan untuk menentukan calon, membuat program kampanye, dan mengetahui hasil pemilihan lewat penghitungan cepat.
”Survei sangat penting sebagai rujukan awal untuk menentukan langkah-langkah berikutnya. Bagi kami, survei dapat memperlihatkan sikap, kecenderungan, dan keberpihakan publik. Semacam deteksi awal,” kata Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Imam Nachrowi. Parpol memerlukan fakta terkait perilaku pemilih dalam pilkada atau pemilu.
Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo menuturkan, partainya menggunakan hasil survei sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan kebijakan partai, misalnya di pilkada. Pertimbangan lain yang dipakai yakni ideologi dan kebijakan partai.
Memang, menurut peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia R Siti Zuhro, politik pencitraan kandidat biasa digunakan di negara maju. Ini penting untuk menimbulkan daya pikat yang maksimal dari kandidat sekaligus menumbuhkan ketertarikan rakyat pada kandidat. Masyarakat menjadi semakin mengenal calon-calon yang hendak dipilihnya.
Namun, dalam konteks Indonesia, kata Siti Zuhro, ”Politik pencitraan baru dimaknai sebagai promosi yang berlebihan atas sisi-sisi positif kandidat sambil menampilkan sisi-sisi negatif dari kandidat lain.”
Pentingnya survei itu diakui Wakil Sekjen Partai Demokrat Saan Mustopa. Partai Demokrat setidaknya melakukan tiga kali survei di sebuah pilkada, yaitu penentuan calon, penyusunan strategi kampanye, dan bahan penyusunan strategi terakhir sebelum pemungutan suara.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memanfaatkan lembaga survei untuk mengambil keputusan dalam pilkada atau pemilu. Tanpa data hasil survei, ujar Ketua DPP PPP Zaenut Tauhid Saadi, partai sulit menganalisis kekuatan dan kelemahan partai atau calon.
Bagi Ketua Departemen Politik DPP Partai Keadilan Sejahtera Agoes Poernomo, partainya biasa menggunakan survei internal untuk melihat berbagai kemungkinan dalam pilkada atau pemilu. PKS juga sering mengundang lembaga survei untuk dimintai pendapat setelah lembaga itu merilis hasil surveinya.
”Untuk pilkada, biasanya survei tiga kali, sedangkan untuk menghadapi pemilu legislatif, kami mengadakan survei tahunan. Namun, sejak dua tahun sebelum pemilu, survei dilakukan setiap enam bulan atau bulan Januari pada tahun penyelenggaraan pemilu,” ujar Agoes.
”Saat ini, hampir semua pilkada memakai jasa lembaga survei untuk melihat peluang kandidat dan menyusun strategi kampanye,” kata M Qodari dari Indobarometer, pekan lalu.
Saiful Mujani, peneliti utama Lembaga Survei Indonesia sekaligus pendiri Saiful Mujani Research and Consulting, juga mengatakan, lembaga survei kian berperan penting untuk memetakan perilaku pemilih di pilkada dan pemilu.
”Sepanjang pengalaman di partai, hasil survei cukup mendukung. Tapi, itu pun tak bisa dijadikan satu-satunya tolok ukur untuk menentukan langkah karena survei kadang meleset dalam beberapa hal,” kata Zaenut.
Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Saifuddin secara terpisah menambahkan, ”Hasil survei sering kali tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan karena survei atau poling merupakan potret sesaat yang amat mungkin berubah.”
Contoh paling aktual yakni Pilkada DKI Jakarta pada pekan silam. Sejumlah lembaga survei memperkirakan pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli bakal unggul. Kenyataannya, berdasarkan hitungan cepat, justru pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama yang unggul.
Hasil survei, kata Qodari, tidak selalu sama dengan fakta di lapangan. Dari sepuluh survei, biasanya ada dua atau tiga yang hasilnya berbeda. Perbedaan itu biasanya terjadi karena ada manuver dari kandidat di saat-saat akhir atau perubahan opini masyarakat. ”Survei adalah mengukur opini masyarakat, dan opini itu bisa berubah,” ucap Qodari. (IAM/NWO/ATO)
Source : Kompas.com
