Semarang, Kompas – Isu paling kuat berkaitan dengan persiapan Pemilihan Umum 2009 adalah minimnya sosialisasi pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum di daerah. Berdasarkan survei prapemilu pada 2.500 responden hasil kerja sama KPU dan Polling Centre menunjukkan, 61 persen atau mayoritas masyarakat mengaku tidak mengetahui bulan pelaksanaan pemilu.
Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Semarang, Fitriyah, mengatakan hal itu pada diskusi pendidikan politik yang diselenggarakan Masyarakat Pemantau Pemilu Persatuan Wartawan Indonesia (Mapilu-PWI) Jateng, Selasa (25/11) di Semarang, Jawa Tengah.
”Dari hasil penelitian itu juga diketahui hanya 12 persen masyarakat responden yang mengetahui Pemilu Legislatif 2009 diadakan pada April 2009,” kata Fitriyah yang juga mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Jateng.
Pemimpin Redaksi Harian Suara Merdeka, Sasongko Tedjo, mengatakan, profesi wartawan akan menjadi ajang perebutan peserta kontestan pemilu. Koordinator Bidang Pengawasan Panwas Pemilu Jateng, Edi Pranoto, mengutarakan, potensi kerawanan Pemilu 2009 masih tinggi.
Dalam diskusi terbuka bertema ”Kerajaan Indonesia, Kenapa Enggak” yang diadakan Loedroek Institut Teknologi Bandung di Bandung, Senin (24/11), seniman Radhar Panca Dahana mengatakan, meski terjadi perubahan positif dalam pemilu di Indonesia, seperti sistem satu orang satu suara, kenyataannya justru tidak terlaksana efektif.
Sementara itu, pemerhati seni Sentot Eko Parijatno mengatakan, sebagai negara yang pernah memiliki banyak kerajaan, Indonesia harus belajar dari negara maju yang saat ini masih berbentuk kerajaan. (CHE/WHO)
Source : kompas.com, 26 November 2008
