JAKARTA, KOMPAS — Berkembangnya gerakan kerelawanan politik menjadi salah satu indikator semakin matangnya demokratisasi di Indonesia. Namun, ruang lingkup gerakan yang cenderung elitis sehingga belum banyak menyentuh masyarakat akar rumput menjadi tantangan terbesar kerelawanan jika ingin mendorong perubahan tatanan politik agar jadi lebih inklusif.
”Saat ini gerakan kerelawanan umumnya masih ada di kalangan terdidik perkotaan dan kelas menengah. Gerakannya cenderung masih elitis, belum masif, karena belum menyentuh kelompok sosial lainnya, seperti buruh atau petani,” ujar pengajar Sosiologi Komunikasi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Semarang, Triyono Lukmantoro, Rabu (18/5), di Semarang.
Padahal, menurut Triyono, gerakan kerelawanan akan bergulir kian menjadi besar dan konsisten jika mampu menggabungkan dua kelas sosial, yakni kelas menengah yang mampu mengartikulasikan ide dan masyarakat akar rumput yang merupakan basis massa terbesar di Indonesia.
Keberhasilan Bung Karno, yang berasal dari kelas terpelajar untuk menggerakkan masyarakat akar rumput lewat Marhaenisme pada masa perjuangan kemerdekaan, menjadi contoh keberhasilan gerakan kerelawanan karena menggabungkan kelas menengah dan masyarakat akar rumput. ”Sumpah Pemuda juga demikian, menggunakan pembahasaan ’kami’ yang inklusif, bukan ’saya’ atau ’aku’. Sekat-sekat kelas, identitas, dan primordialisme meluruh. Itu juga bentuk kerelawanan,” kata Triyono.
Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Arie Sudjito berpendapat, menyatukan kelas menengah kreatif dengan kalangan akar rumput kini menjadi tantangan krusial gerakan kerelawanan politik.
Guna menjawab tantangan itu, Arie mendorong gerakan kerelawanan untuk mampu mengartikulasikan tujuan gerakan dengan bahasa yang dipahami masyarakat luas. Ia juga menekankan pentingnya kemampuan mengedukasi masyarakat agar mampu mengembangkan kapasitas berorganisasi. Pasalnya, para pegiat gerakan kerelawanan harus menghadapi ”petarung-petarung lama” yang sudah pengalaman dalam berorganisasi.
Peneliti kelas menengah dan gerakan politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Wasisto Raharjo Jati, mencatat, kemampuan menjaga konsistensi gerakan juga menjadi tantangan besar kerelawanan pada masa mendatang. Selama ini, kerelawanan muncul karena adanya spontanitas dan reaksi publik. Apabila isu itu mereda, ia akan hilang dari masyarakat.
”Tantangan lain ialah diversifikasi isu kerelawanan yang selama ini masih elitis dan berkaitan kontestasi kekuasaan. Akan lebih baik jika ke depan bisa menyentuh isu yang membumi, yang jarang tersentuh oleh media atau pemerintah,” katanya.
Konteks sejarah
Sejarawan dari LIPI, Asvi Warman Adam, mengatakan, gerakan kerelawanan tak bisa dilepaskan dari sejarah Indonesia. Meski bentuknya berbeda dari masa ke masa, tujuannya selalu sama, yaitu menciptakan perubahan. Di awal era Kebangkitan Nasional, kelahiran organisasi, seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam, menjadi salah satu bentuk kerelawanan. Budi Utomo berfokus pada aspek pendidikan untuk mencerdaskan bangsa. Sementara Sarekat Islam lebih menekankan pada aspek kesejahteraan.
Perjuangan melawan penjajah juga bagian dari kerelawanan. Saat itu, pejuang tak menuntut bayaran, apalagi balas jasa dari perjuangannya. Di era Orde Baru, gerakan kerelawanan politik memudar akibat kebijakan depolitisasi pemerintah.
Meski demikian, semangat kerelawanan ini kemudian muncul lagi di penghujung era tersebut. Gerakan mahasiswa dalam jumlah besar dan tersebar di sejumlah kota muncul menuntut reformasi. Selanjutnya, gerakan kerelawanan politik terus mewarnai perjalanan bangsa di era Reformasi. Gerakan ini muncul, antara lain, saat upaya pemberantasan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hendak dilemahkan, ketika hak rakyat untuk memilih pemimpin daerahnya secara langsung diwacanakan dicabut, dan gerakan untuk mendukung sejumlah sosok untuk menjadi pemimpin negara atau pemimpin daerah.
”Ada transformasi dari gerakan relawan di era Reformasi dengan gerakan di era Kemerdekaan. Dulu, basis kerelawanan adalah merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Kini, gerakan itu selalu muncul saat negara tak berdaya dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, jujur, dan dipercaya, seperti yang dicita-citakan publik,” ujar Asvi.
Ancaman kerelawanan
Pegiat gerakan hak asasi manusia dan gerakan relawan menentang pelemahan KPK, Usman Hamid, menambahkan, gerakan kerelawanan yang kembali tumbuh di era Reformasi telah menjadi alat kontrol sosial yang efektif dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh negara.
Meski demikian, kemunculan gerakan ini belakangan menghadapi tantangan yang tak ringan. Hal itu, menurut Usman, antara lain terlihat dari tindakan sejumlah elite negara yang melarang dan membubarkan diskusi serta penayangan film. Di dunia maya, gejala otoritarianisme oleh negara juga terlihat melalui pemblokiran sejumlah situs yang menjadi saran menyampaikan pendapat oleh publik, mengungkapkan adanya penyalahgunaan kekuasaan, dan memobilisasi protes.
Pembungkaman ruang publik di dunia maya ataupun offline dalam jangka pendek akan menutup munculnya tindakan kolektif yang bisa mengontrol munculnya potensi penyalahgunaan oleh penguasa. Akhirnya, menurut Usman, negara akan cenderung korup.
Jika dibiarkan dalam jangka panjang, hal ini akan memancing kekecewaan dan kemarahan publik yang akibatnya bisa sulit dikendalikan. (APA/GAL)
Source: Kompas.com
