Kampanye Partai Gerindra di Banda Aceh, 1 April 2014|European Pressphoto Agency
JAKARTA–Provinsi Aceh merekam peningkatan aksi kekerasan menjelang pemilihan umum legislatif pada 9 April. Sebelum akhirnya menikmati situasi damai pada 2005, daerah tersebut telah lama menjadi sarang konflik separatis.
Sejumlah analis keamanan mengatakan kekerasan yang ditandai dengan terjadinya baku tembak, pengrusakan, dan penyerbuan menyiratkan dalamnya rivalitas antarfaksi yang bertikai.
Laporan terbaru dari Institute for Policy Analysis of Conflict berfokus pada pemilu Aceh dan menawarkan sejumlah skenario.
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) takkan banyak berpengaruh di tingkat nasional. Namun, pilkada akan memiliki implikasi lebih jauh terhadap kelangsungan demokrasi di masa mendatang. Citra calon presiden dari partai Hanura, Prabowo Subianto, pun akan terdongkrak.
Aceh mendapatkan otonomi khusus sebagai bagian dari kesepakatan damai 2005. Aceh pun menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang membolehkan pendirian partai lokal serta memberi ruang bagi mereka untuk menjadi peserta pemilu. Salah satunya Partai Aceh, yang dikendalikan oleh sejumlah mantan pemimpin Gerakan Aceh Merdeka.
Partai Aceh dianggap berhasil membawa perdamaian ke wilayah konflik itu dan menguasai sebagian besar kursi dewan perwakilan rakyat daerah.
Pesaing utama partai tersebut, Partai Nasional Aceh, berupaya mendapatkan kursi di parlemen guna membendung dominasi Partai Aceh. Institute for Policy Analysis of Conflict menyebutnya sebagai hasil “terbaik” tapi “agak mustahil” karena ketiadaan mesin atau sumber daya suara.”
Petugas polisi di Bireun, Aceh, pada 1 April memeriksa peluru yang bersarang di sebuah mobil kampanye calon legislatif dari Partai Aceh| Agence France-Presse/Getty Images
Sidney Jones, direktur institut tersebut, mengatakan bahwa kemenangan mutlak Partai Aceh menjadi pertanda akan “seberapa kuat kesepakatan damai dan kemunculan partai-partai lokal mengeraskan kendali kelompok yang praktis tak tergoyahkan.”
Genggaman Partai Aceh atas provinsi tersebut membuat para pemimpin nasional enggan memberikan desakan, ujarnya, di tengah kurangnya akuntabilitas dan problem yang mendera legislasi. Pada awal Februari, contohnya, pemerintah provinsi meloloskan aturan mengenai pemberlakuan syariat Islam bagi seluruh pemeluk agama. Padahal, sebelumnya, aturan itu hanya diterapkan kepada umat Islam.
Kini, pertanyaannya adalah apakah besarnya dukungan bagi Partai Aceh dalam pemilu mendatang takkan mendorong pemerintahan baru untuk melakukan penentangan, ujar Jones.
Itu bergantung pada keberhasilan pemilu presiden. Jika Partai Aceh menang besar, Prabowo dan Gerindra akan mendapat angin segar. Pasalnya, kedua partai tersebut membentuk koalisi tahun lalu.
Partai lokal memang tak dapat menempatkan calon presiden. Namun, mereka dapat bersekutu dengan partai nasional guna mengamankan kursi Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam pemilu terakhir, Partai Aceh berkongsi dengan Partai Demokrat.
Simulasi pemilu di Banda Aceh, 26 Maret 2014| European Pressphoto Agency
Koalisi Gerindra-Partai Aceh mengejutkan banyak pihak karena Prabowo adalah mantan menantu Presiden Suharto sekaligus pernah menjadi komandan militer. Artinya, “orang yang dipandang sebagai wakil militer pun berkongsi dengan mantan gerilyawan,” ujar Jones.
Aliansi tersebut dapat membantu Gerindra mendapatkan sejumlah kursi DPR. Prabowo pun akan terdongkrak dalam persaingan calon presiden, seiring keharusan ambang 20% suara untuk dapat terlibat persaingan calon presiden. Namun, menurut sejumlah analis, yang terpenting adalah bagaimana kemenangan di Aceh mempengaruhi citra dan elektabilitas Prabowo.
“Situasi Aceh banyak mencerminkan situasi tanah air,” tulis Shane Barter, profesor politik bandingan dari Soka University, California, Amerika Serikat, lewat email. “Jika Aceh dapat memasuki jaringan Prabowo, daerah manapun mungkin.” Sara Schonhardt
Source : Kompas.com
