MEUREUDU – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya, yang sudah dijadwalkan hari H-nya jatuh pada 25 Oktober 2009 diperkirakan terancam gagal.
Parahnya lagi dialami pihak Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie Jaya yang terancam bubar, tidak bisa bekerja maksimal. Pasalnya, meski proses Pilkada sudah jauh berjalan sampai pada tahapan verifikasi faktual administrasi berkas Bakal Calon (Balon) bupati dan wakil bupati, namun pihak pemerintah belum juga mencairkan sepeser pun dana untuk operasional KIP.
Ketua Pokja Pencalonan dan Verifikasi Administrasi KIP Pidie Jaya, Cut Nur Azizah, SE menjawab Waspada di Sekretariat KIP setempat di Meureudu, Minggu (17/8) mengatakan, meski harus berutang ke sana-sini karena dananya belum turun sepeser pun, namun KIP bertekad agar pelaksanaan Pilkada pertama Pidie Jaya harus sukses. “Kini KIP terus melakukan berbagai kegiatan sesuai tahapan atau jadwal telah disepakati dan tetapkan. Alhamdulillah, semua tahapan itu berjalan lancar meskipun harus berutang dana dari pihak ketiga lainnya,“ ujarnya.
Sedangkan Ketua KIP Pidie Jaya, Drs. Basri M. Sabi mengatakan, pihaknya saat ini sedang melakukan verifikasi faktual terhadap kelengkapan dan kebenaran berkas administrasi terhadap 11 pasangan balon bupati/wakil bupati di 8 kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya. Menurut Basri, sejak dilantik pada 27 Mei 2008 hingga kini, KIP Pidie Jaya belum pernah menerima dana operasional sepeser pun dari pemerintah, untuk proses persiapan tahapan Pilkada. Padahal, pihak KIP membutuhkan dana untuk menyukseskan Pilkada yang hanya tinggal 69 hari lagi, tepatnya 25 Oktober 2008 mendatang.
Soal belum cairnya dana operasional KIP, menurut Basri, pihaknya sudah berulang kali menanyakan kucuran dana itu kepada Pemkab Pidie Jaya, apalagi sebagaimana diketahui dana bantuan Pemerintah Provinsi Aceh sudah turun ke Kas Pemkab Pidie Jaya sejak Juli lalu. Anehnya, kata Basri, pihak keuangan Pemkab Pidie Jaya belum bisa melakukan proses pencairannya karena ada mekanisme proses administrasi yang belum dipahami pihak keuangan. “Basri menilai aneh bin ajaib, masak pihak pengelola Keuangan tidak memahami proses administrasi keuangan,“ imbuhnya kesal.
Sebagaimana diketahui, untuk dana Pilkada Pidie Jaya, selain anggarannya tersedia dari Pemerintah Provinsi Aceh, juga tersedia dananya dari APBK kabupaten induk (Pemkab Pidie) yang khusus diplot untuk dana Pilkada di Pidie Jaya. Tapi hal sama terjadi hingga kini belum jelas kapan pencairannya bisa dilakukan.
“Kami sudah terasa kewalahan menghadapi semua ketidakpedulian Pemkab setempat itu, sehingga pihaknya terus dikejar-kejar utang, bila dalam bulan ini dananya belum juga cair, kami akan mengundurkan diri dari KIP dari pada menyusahkan diri, selanjutnya ya akan kami kembalikan saja kepada Pemerintah setempat,“ ancam mantan anggota KPU Pidie itu.
Secara terpisah, Asisten I bidang pemerintahan Pemkab Pidie Jaya, Drs. Abd. Rahman Puteh, SE, MM mengatakan, pihaknya menyadari keluhan yang disampaikan KIP. Namun, pihaknya bukan tidak mencairkan anggaran dana tersebut, tapi setiap proses pencairannya dilakukan, itu ada mekanismennya yang harus dilewati. “Kami tidak sedikit pun terbetik niat untuk menahan anggaran yang sudah menjadi hak KIP, namun semua itu harus melalui prosedur dan mekanisme yang telah diatur. Tidak seperti dimintakan pihak KIP agar dana itu dicairkan langsung kepada pihak mereka tanpa menunggu proses adminstrasi, “ tambahnya.
Source : Harian Waspada
