SEMARANG, SABTU- Menjelang pemungutan suara dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah periode 2008-2013 yang akan digelar 22 Juni mendatang, Partai Keadilan Sejahtera lebih fokus dan berkonsentrasi menggarap massa di daerah pinggiran.
Dalam Konsolidasi DPD PKS se-Jawa Tengah di Srondol, Semarang, Sabtu (31/5), Ketua DPW PKS Jateng Arif Awaludin mengemukakan, PKS yang selama ini identik dengan massa perkotaan, akan membuktikan juga mampu mengumpulkan dukungan pemilih yang berada di daerah pinggiran. “Kami akan buktikan di pilgub mendatang bahwa PKS mampu mengambil suara di daerah pinggiran,” katanya.
Konsolidasi ini dilakukan menjelang pelaksanaan kampanye terbuka yang dimulai tanggal 5 Juni mendatang. Hadir 35 ketua DPD PKS se-Jawa Tengah, 86 anggota legislatif kabupaten dan kota se-Jawa Tengah, serta 35 koordinator tim pemenangan pemilu daerah.
PKS, kata Arif, akan menggunakan pendekatan sosial budaya untuk membawa duet cagub-cawagub Sukawi Sutarip-Sudharto, yang diusung Partai Demokrat dan PKS, menjadi pemenang pilgub. Selain itu juga mengandalkan kunjungan langsung ke pemilih yang disebutnya sebagai teknik direct selling dengan strategi 10:5:4, di mana setiap kader harus mendatangi 10 orang, lima orang diyakinkan untuk memilih duet Sukawi-Sudharto, dan empat orang di antaranya harus dipastikan memilih pasangan ini dalam pilgub mendatang.
Strategi lain untuk memenangkan pasangan Sukawi-Sudharto adalah dengan gerakan SLTA, yakni kependekan dari sonjo (berkunjung), layat (melayat orang meninggal), tilik (menjenguk orang sakit), dan aweh (memberi). Gerakan ini akan didukung 45.726 kader PKS yang tersebar di seluruh Jawa Tengah.
Dalam kesempatan terpisah, cawagub Sudharto menyesalkan langkah anggota Panwas Banjarnegara Nurma Ali Ridwan yang mengatakan dirinya tidak memenuhi panggilan untuk klarifikasi atas tuduhan telah kampanye terselubung dalam seminar pendidikan yang digelar PKS ketika memperingati Milad ke-10 PKS beberapa waktu lalu.
“Sampai saat ini baik Estu Center Provinsi maupun Estu Kabupaten Banjarnegara belum menerima surat pemanggilan dari Panwas Banjarnegara. Kami juga konfirmasi kepada Ketua DPD PKS Banjarnegara juga tidak ada surat yang masuk. Jadi atas dasar apa saya dianggap tidak memenuhi panggilan. Jangan-jangan salah kirim atau ke Sudharto yang lain,” kata Sudharto yang juga Ketua PGRI Jateng itu.
Ia menegaskan, sebagai guru yang selalu mengajarkan murid untuk menjadi warga negara yang taat hukum, sejak ada berita dirinya akan dipanggil karena diduga melanggar, dirinya siap memenuhi panggilan.
Tulisan ini dikutip dari Kompas.com, 1 Juni 2008
