BANDA ACEH – Pemilu yang tinggal hitungan hari dikhawatirkan tercemari oleh tindakan money politics dan intimidasi yang kerap dipraktekkan partai-partai tertentu. Yang paling riskan terjadi biasanya H-1 bahkan juga serangan fajar pada hari ‘H’ pemilu.
“Hal ini tentu akan sangat merusak kualitas Pemilu yang diharapkan berlangsung damai, jujur, adil dan demokratis,” unglap Sekretaris Umum Dewan Pengurus Wilayah partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Aceh, Moharriadi, ST, S.Ag kepada Waspada di Banda Aceh, Senin tadi malam.
Menurut dia, money politics dan intimidasi merupakan dua hal krusial yang paling dikhawatirkan mempengaruhi kualitas Pemilu. Pasalnya, seluruh DPD PKS se-Aceh kerap menemukan kedua kasus ini di lapangan. Money politics banyak dipraktekkan parpol besar, sementara intimidasi kerap dilakukan partai tertentu.
Namun demikian, PKS berupaya mengantisipasi dua hal tersebut dengan mendorong semua pihak, terutama partai politik, agar tetap komit pada ikrar pemilu damai yang disepakati bersama. “Partai politik seharusnya meraih kemenangan dengan cara terhormat, bukan dengan cara tercela apalagi menghalalkan segala cara,” kata Moharriadi.
Selain itu, PKS juga mendorong semua stakeholder, terutama aparat keamanan (kepolisian) dan Panwaslu untuk tetap menjaga suasana damai. Pihak kepolisian diharap mengusut tuntas pelaku intimidasi dan teror di Aceh, siapa saja yang melakukan teror dan intimidasi harus dianggap musuh bersama.
Terkait persiapan memenangkan pemilu legislatif, Moharriadi yang juga anggota F-PKS DPRA menegaskan, PKS telah melakukan kampanye terbuka dengan sukses di 5 kabupaten di Aceh secara serentak 20 Maret, dihadiri hampir 13 ribu massa pendukung.
Untuk kampanye di Zona II pada 31 Maret, PKS sedang mempersiapkan dengan matang. “Dari hasil kampanye di Zona I, harapan masyarakat demikian besar pada PKS, lahirnya parlemen yang bersih untuk lima tahun mendatang,” imbuhnya.
Mohhariadi juga mengharapkan pemilih PKS dapat mengantisipasi kecurangan pemilu yang dilakukan siapa saja. “Pada Pemilu 2009, PKS menargetkan terbentuknya sebuah fraksi yang kuat di setiap daerah pemilihan, baik kabupaten, provinsi maupun pusat.” (put/ann)
Source : Waspada Online
