Jakarta, Kompas – Politik uang dalam pemilihan umum kepala daerah tidak menjamin seorang calon bisa menang. Namun, politik uang sering dijadikan pilihan bagi calon kepala daerah yang tidak mempunyai popularitas.
Survei Polmark Indonesia tentang persepsi masyarakat terhadap politik uang dalam pilkada 2010 menunjukkan, 40 persen responden menolak pemberian uang kandidat; 36 persen menerima uang, tetapi tidak memilih calon; dan 3 persen menerima uang dan memilih calon. Survei dilakukan di Kota Ambon (Maluku), Provinsi Bengkulu, serta di Kota Medan dan Kabupaten Karo di Sumatera Utara.
CEO Polmark Indonesia Eep Saefulloh Fatah di Jakarta, Kamis (20/1), mengatakan, politik uang dijadikan pilihan oleh kandidat yang sudah menyerah karena tidak mempunyai kemampuan dan popularitas yang rendah. Politik uang akan digunakan calon kepala daerah yang masuk kategori desperate (nekat), tidak ada senjata lain, kemampuan tidak ada, popularitas memble, sehingga ketika bakal calon lolos menjadi calon kepala daerah, tidak ada pilihan lain kecuali politik uang. ”Menurut mereka, tidak ada kerugian mengeluarkan uang banyak karena akan memperoleh uang yang banyak. Selanjutnya, kalau ketahuan, ya masuk KPK,” kata Eep.
Manajer Polmark Research Center Eko Bambang Subiantoro menambahkan, kasus pilkada di Provinsi Bengkulu menunjukkan bahwa uang memang tidak menjamin bisa menang mutlak dalam pilkada. ”Gubernur Bengkulu Agusrin M Najamudin menang dengan perolehan suara 31 persen. Angka itu sedikit jika dilihat posisi dia sebagai petahana. Masyarakat tahu siapa kandidat yang baik,” katanya. (SIE)
Source : Kompas.com
