BUDIARTO SHAMBAZY
Hari Sabtu (12/7) ini rangkaian pemilu—dimulai dengan kampanye Rapat Tertutup—berlangsung sampai Maret 2009. Pesta berlangsung sekitar sembilan bulan atau hampir seumur dengan usia kehamilan.
Apakah kelahiran sang bayi mulus? Bisa saja sang jabang bayi njebrol prematur. Tak mustahil sang ibu keguguran?
Hanya Tuhan yang tahu. Kalau perlu second opinion, tanya sopir metromini karena cuma dia yang tahu kapan dan di mana mau menghentikan kendaraannya dengan sembarangan.
Kelahiran normal atau prematur terjadi karena alasan medis maupun non-medis. Namun, yang penting, sang bayi sehat walafiat.
Keguguran yang tak bisa diramalkan. Namun, sejarah republik ini membuktikan pemilu selalu terselenggara aman, damai, dan tertib.
Bung Karno dan Pak Harto pernah menunda pemilu karena merasa ”manusia setengah dewa” yang mengatur napas orang lain. Padahal, mereka hanya takut hilang kuasa.
Mereka mengarang alasan- alasan yang berkisar seputar masalah keamanan atau stabilitas politik. Mungkin mereka ada benarnya, tetapi jauh lebih banyak bohongnya.
Sejak tahun 1955 hanya sekali terjadi konflik kecil (low intensity conflict) saat kampanye tahun 1982 di Lapangan Banteng, Jakarta. Kerusuhan diredam dan dilokalisasi aparat di seputar Jakarta Pusat.
Kerusuhan berskala nasional terjadi justru saat nonpemilu, seperti saat Malari 1974 atau Mei 1998. Itu sebabnya semua lega demonstrasi mahasiswa gagal dimanfaatkan para pe- rencana dan penggembira kerusuhan.
Di lain pihak waspadai pula kekuasaan. Sejarah membuktikan, semua presiden sampai tahun 2004—kecuali Megawati Soekarnoputri—doyan ”main-main” agar kuasanya langgeng.
Bung Karno menunda pemilu setelah memberlakukan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pak Harto mengulang ulah Bung Karno setelah resmi menjadi Presiden tahun 1968.
Ketika lengser ing keprabon, Pak Harto menyerahkan ”surat perintah” kepada Wiranto. Habibie berupaya mengegolkan Undang-Undang Keamanan Nasional yang ditolak MPR.
Gus Dur nyaris menerbitkan dekrit sebelum mundur. Kini kekhawatiran muncul di beberapa kalangan karena terjadi pembiaran aparat terhadap penodaan Pancasila 1 Juni 2008 di Lapangan Monas.
Politisi di negeri ini, kalau sudah jadi penguasa, mirip spekulan yang maunya untung melulu. Ketika kampanye, ia mengelu-elukan demokrasi bak ketua sekte sesat mempersembahkan korban untuk dedemitnya.
Namun, setelah berkuasa ia mengunyah demokrasi kayak mbah saya menjalani ritual makan sirih. Setelah puas mengunyah sirih, kapur, tembakau, dan sebagainya, mbah saya melepéh semuanya.
Untungnya, sirih seperti narkoba yang mendatangkan rasa ketagihan. Pada saat sakau, mbah saya nyirih lagi, mirip politisi yang takluk kepada demokrasi lagi saat kampanye tiba.
Adalah keliru menganggap enteng demokrasi. Inilah ”hari pembalasan” bagi rakyat untuk menjatuhkan vonis bebas, penjara, atau mati bagi politisi.
Faktanya, KPK makin sering membekuk politisi koruptor. Ada baiknya rakyat, bersama para aktivis demokrasi, menyiapkan ”daftar dosa” untuk tidak memilih politisi busuk.
Pemberdayaan lebih penting ketimbang berkeluh kesah tentang kelemahan persiapan pemilu. Saya bingung mengamati sikap negatif sebagian pers dan komentator politik tentang Pemilu 2009.
Ini cermin kultur ”there’s always but” yang subur selama sepuluh tahun terakhir. Tak ada orang atau perbuatan bagus, kecuali saya dan perbuatan saya.
Tak penting Pemilu 2009 diikuti sedikit atau banyak partai. Partai-partai patut dipuji karena bekerja keras menyiapkan diri.
Mungkin KPU gamang menjalani tugas, maklum orang-orang baru. Tetapi, insya Allah mereka tak terjebak korupsi seperti yang terjadi pada era Nazaruddin Sjamsuddin.
Bukan gejala aneh partai-partai masih percaya makna nomor-nomor peserta pemilu yang baru saja diundi. Dalam tahap surfacing (pemunculan), citra partai melalui nomor, lambang, dan slogan amat penting.
Namun, politik butuh sinkronisasi antara citra dan program. Itu pun masih tergantung dari bukti yang ditunjukkan partai pada masa lampau.
Misalnya PDI-P sukses lewat slogan ”Moncong Putih” tahun 2004. Namun, partai itu melorot ke urutan kedua di bawah Partai Golkar.
Lima tahun lalu semua terpesona slogan ”Bersama Kita Bisa”. Kini slogan itu dipelesetkan ”Bersama Kita Bisa Apa Ya?”
Tak salah jika Pak Sutiyoso alias Bang Yos (BY) mengeluarkan rumus ”SBY – S = BY” (SBY dikurangi S sama dengan BY). Sutrisno Bachir (SB) dapat memanfaatkan slogan ”SBY – Y = SB”.
SBY pun boleh sesumbar ia lebih ngetop dibandingkan BY dan SB. Buktinya jumlah huruf inisialnya lebih dari dua.
Partai Golkar kalah dalam sejumlah pemilihan gubernur penting, sebaliknya prestasi PKS meningkat. Selera rakyat belum berubah karena hasil survei Indo Barometer menunjukkan popularitas Megawati dan PDI-P naik lagi.
Belajar dari pengalaman pilkada, jumlah golput terus meningkat. Inilah hukuman dari rakyat kepada politisi melalui cara yang sehat dan demokratis.
Itulah sekelumit gejala yang mungkin memperlihatkan apa yang akan terjadi tahun depan. Kembali ke analogi kelahiran bayi, era ”bayi ajaib” sudah tamat.
Ingat skandal bayi ajaib Cut Zahara Fona yang menipu para pejabat tahun 1970-an? Rakyat makin pintar, jadi jangan terlalu berharap ada kejutan besar tahun depan.
Source: Kompas.com
