JAKARTA–MICOM: Untuk bisa lolos dari ketentuan parliamentary threshold (PT) pada Pemilu 2014, PPP tidak hanya memerlukan dukungan partai-partai lain seperti Partai Bulan Bintang (PBB) tetapi harus ada perubahan fundamental dalam tubuh partai berlambang Kabah itu, baik perubahan pengurus, struktur, maupun mainsetnya.
“Bila tidak ada perubahan yang signifikan atas hal-hal tersebut di atas, berapapun partai (nonparlemen) yang bergabung ke dalam PPP, tetap saja tidak akan mampu mengangkat perolehan suara dan kursi dalam Pemilu 2014,” kata Sekretaris Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PPP, Tamam Achda, di Jakarta, Rabu (17/11).
Sebelumnya, Ketua DPP PPP Ahmad Muqowam saat membuka Rapat Koordinasi Wilayah PPP Kalsel di Banjarmasin, Minggu (14/11), mengakui dinamika politik partainya belakangan ini kurang menggembirakan. Ia mencontohkan, pada Pemilu 2009, dari semua provinsi di Indonesia, perolehan suara yang hampir mencapai 15 persen cuma Kalimantan Selatan dan Gorontalo.
“Oleh sebab itu, DPP sekarang akan mencoba melakukan penjajakan kebijakan politik agar PPP bisa ikut Pemilu 2019,” katanya.
Selain itu, kata dia, PPP juga harus kerja keras agar perolehan suara pada Pemilu 2014 bisa memenuhi ketentuan PT. “Tanpa memenuhi ketentuan tersebut, maka dipastikan PPP tak bisa ikut Pemilu 2019,” ujarnya.
Salah satu cara atau kebijakan yang mungkin dilakukan DPP PPP, menurut Muqowam, adalah mengajak DPP Partai Bulan Bintang (PBB) yang notabene sama-sama partai berasaskan Islam, untuk bekerja sama. (Ant/OL-8)
Source: mediaindonesia.com
