Jakarta, Kompas – Kondisi negara kian melen- ceng dari cita-cita pendiri bangsa karena dikendali- kan elite politik yang hanya mengurusi kepentingan sendiri, penegakan hukum lemah, dan sistem politik dikuasai parpol. Diperlukan reformasi jilid ke-3 untuk membenahi lembaga dan aparat hukum, menyaring pejabat, dan penyempurnaan sistem politik.
Gagasan itu mengemuka dalam diskusi ”KKN di Pusat Kekuasaan” di Rumah Perubahan 2.0 di Jakarta, Senin (20/6). Pembicaranya adalah pengamat politik dari Universitas Indonesia, Iberamsjah; peneliti Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina, Jakarta, Herdi Sahrasad; dan wartawan senior Kompas, Budiarto Shambazy.
Para pembicara menilai, kepemimpinan yang lemah saat ini membuat pemerintahan kurang berfungsi dalam menyejahterakan rakyat, menegakkan hukum, mencerdaskan bangsa, dan menjaga kedaulatan negara. Korupsi kian marak, kemiskinan dan pengangguran kian parah, keamanan rapuh, serta moralitas bangsa merosot. Jika dibiarkan, kondisi memprihatinkan itu merusak bangunan negara ini, bahkan terancam bangkrut.
Menurut Herdi, ancaman itu harus diantisipasi dengan mendorong gerakan reformasi jilid ketiga. Reformasi jilid pertama telah menurunkan Presiden Soeharto pada 1998, sementara reformasi jilid kedua oleh Presiden BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarnoputri telah mengubah sistem politik. Reformasi ketiga ini diarahkan untuk membenahi hal-hal yang belum selesai atau melenceng dari cita-cita awal.
”Kita harus benahi sistem hukum dan membersihkan aparatnya yang terkontaminasi korupsi. Perekrutan politik diperbaiki dengan memperketat seleksi para calon pejabat di legislatif dan eksekutif,” katanya.
Iberamsjah berpendapat roda politik di negeri ini sekarang benar-benar dikuasai partai politik. Sejumlah menteri pun dipercayakan kepada ketua parpol. Ketua Umum DPP PAN Hatta Rajasa, misalnya, menjadi Menteri Koordinator Perekonomian, Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali sebagai Menteri Agama, dan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
”Kinerja kementerian yang dipegang ketua partai politik itu secara umum buruk. Mereka kurang menguasai dan menjalankan tugasnya. Mereka juga sibuk dengan urusan partai sehingga melupakan kepentingan rakyat,” katanya. Dia mengusulkan anggota legislatif di DPR dan DPRD disaring lewat tes potensi akademik, psikotes, dan komitmen. (IAM)
Source : Kompas.com
Posted with WordPress for BlackBerry.
