JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti menyatakan, sah-sah saja jika masing-masing kandidat calon presiden-calon wakil presiden, terutama yang pernah maupun sedang menjabat sebagai incumbent, mencoba mengklaim keberhasilan soal apa yang telah dikerjakannya. Hal itu sepanjang mereka memang melakukan atau terlibat dalam proses pembuatan kebijakannya, walau sesedikit apa pun.
Menurut Ikrar, yang tidak boleh dilakukan adalah jika klaim tersebut berisi kebohongan, dalam artian capres-cawapres itu mengklaim apa yang tidak dilakukannya, atau jika apa yang diklaim berisi hal-hal yang bersifat rahasia negara.
Pernyataan itu disampaikan Ikrar, Senin (15/6), menanggapi aksi saling klaim keberhasilan oleh para kandidat, mulai dari soal pembangunan jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) hingga terkait upaya damai dalam perjanjian (MoU) Helsinki antara Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
“Justru bagus malah dengan aksi saling klaim seperti itu kita sebagai masyarakat jadi bisa tahu dengan jelas bagaimana sebenarnya suatu kebijakan dihasilkan. Bagaimana kinerja dan cara kerja pemerintah saat suatu kebijakan dibuat. Justru bisa membuka mata publik,” ujar Ikrar.
Menurut Ikrar, aksi saling klaim macam yang terjadi sekarang adalah sesuatu yang logis ketika presiden dan wakil presiden tidak berasal dari satu partai politik (parpol) yang sama, sementara para kandidat yang muncul sekarang dahulu juga pernah bekerja dalam satu pemerintahan yang sama.
“Jadi susah juga kalau mau dikategorikan apakah aksi saling klaim keberhasilan seperti itu adalah sesuatu yang benar-salah, pantas-tidak pantas, atau etis-tidak etis untuk dilakukan. Lagi pula kan juga memang tidak ada aturan yang melarang aksi saling klaim keberhasilan seperti itu,” ujar Ikrar.
Source : Kompas.com
