Banda Aceh, Kompas – Sebanyak 59,8 persen dari 1.442 orang di Aceh yang disurvei Occidental Research Institute menyatakan mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah jalan terus atau sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Komisi Independen Pemilihan Aceh. Hanya sekitar 33,1 persen warga yang menolak pilkada.
Demikian hasil survei Occidental Research Institute (ORI), salah satu lembaga survei di Banda Aceh, terhadap 1.442 responden di delapan kabupaten dan kota di Aceh dalam sepekan terakhir. Delapan kabupaten kota itu adalah Kota Banda Aceh, Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Aceh Selatan, dan Aceh Barat. Satu wilayah diwakili rata-rata 180 responden.
Direktur ORI Maimun Bin Lukman, Selasa (18/10), mengatakan, metode penelitian yang dipakai adalahrandom sampling dengan menggunakan jenis data kualitatif dan kuantitatif. Penelusuran data dilakukan dengan cara wawancara responden.
”Dari 1.442 responden itu, sebanyak 861 orang atau 59,8 persen masyarakat mendukung pilkada yang dijadwalkan KIP Aceh. Lalu, sebanyak 477 orang atau 33,1 persen menolak. Sebanyak 104 orang atau 7,1 persen responden tak menjawab,” kata Maimun.
Delapan daerah yang disurvei tersebut terbagi menjadi dua wilayah area dukungan mayoritas yang berbeda. Responden di Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, dan Aceh Barat didominasi mereka yang mendukung pelaksanaan pilkada sesuai jadwal KIP Aceh, masing-masing dengan angka 90,7 persen, 85,2 persen, 82,6 persen, dan 75 persen.
Tiga kabupaten
Responden di Kabupaten Aceh Timur, Aceh Utara, dan Pidie menunjukkan sebaliknya. Di tiga kabupaten itu mayoritas dikuasai mereka yang menolak pilkada, masing-masing dengan angka 66,1 persen, 67,8 persen, dan 73,9 persen.
Menurut Maimun, alasan responden mendukung pilkada antara lain karena pilkada tersebut adalah amanah undang-undang yang harus dilaksanakan tepat waktu, tahapan pilkada sudah berjalan, karena calon sudah mendaftar, dan pengunduran akan menyebabkan pemborosan dana. Responden yang menolak pilkada umumnya beralasan karena Partai Aceh (PA) tak mendaftar, khawatir terjadi keributan, dan khawatir banyak kasus golput (golongan putih) dalam pilkada.
”Sebenarnya ada lebih banyak alasan yang disampaikan responden. Namun, setelah kami padatkan, umumnya karena hal-hal itu,” ujar dia.
Uniknya, meskipun mayoritas responden sepakat pelaksanaan pilkada tepat waktu, dari 1.442 responden yang disurvei itu 61,9 persen justru menyampaikan dukungannya atas sikap PA yang tak mendaftarkan calonnya dalam Pilkada 2011 ini.
”Yang mendukung sikap PA melihat PA konsisten dengan amanah Nota Kesepakatan di Helsinki dengan mengawal Undang-Undang Pemerintahan Aceh,” kata Koordinator Penelitian ORI Budi Azhari.
Mereka yang menolak beralasan sikap PA dapat menyebabkan konflik berkepanjangan, memengaruhi demokrasi yang sudah dibangun, serta menganggap PA tak percaya diri. (HAN)
Source : Kompas.com
