BANDA ACEH – Komisi A DPR Aceh yang membidangi masalah politik, hukum dan keamanan mendesak berbagai elemen untuk lebih arif dalam menyikapi proses demokrasi di tanah rencong. Kendati tanpa Panitia Pengawas Pemilu (panwaslu), kegiatan tersebut harus berlangsung damai.
Ketua Komisi A DPR Aceh, Khairul Amal, SE mengatakan dalam masa kampanye ini, kisruh kecil dalam Pemilu yang terjadi selama ini masih pada tahap wajar. “Yang penting, jangan bikin pernyataan yang meresahkan,” pintanya menyikapi pertanyaan Waspada, Selasa (12/8).
Dia mengaku ada yang ‘aneh’ dengan pernyataan tokoh publik di berbagai media saat ini, terutama soal Pemilu. Padahal masalah itu bukan kapasistas yang bersangkutan. “Ini semua proses demokrasi, makanya jangan over statement,” timpal dia.
Menurutnya, kalau pun kemudian ditemukan pelanggaran, polisi yang harus bertindak. “Kalau pun ada oknum yang menyerukan ke perjuangan lama. Itu hanya tugas polisi untuk menangkapnya,” tambah anggota DPR Aceh ini.
Khairul menambahkan, semua aturan Pemilu dan segala rambu-rambunya sudah diatur negara. Karena itu, dia minta hal tersebut tidak perlu sampai menimbulkan kekhawatiran tingkat tinggi. “Sebab, apapun yang dilakukan masih dalam koridor hukum. Kalau ada yang melanggar, laporkan ke polisi,” tukas Khairul Amal.
Dia menyebutkan, yang terjadi selama ini di lapangan bagian dari proses demokrasi. “Amerika Serikat saja yang diagung-agungkan dari segi demokrasi, juga sering terjadi black campain, seperti yang dialami senator Barrack Obama,” katanya memberi contoh.
Mantan anggota DPRD Kota Banda Aceh ini menambahkan, dengan adanya parlok di Aceh menjadikan kualitas demokrasi makin bagus, namun dia akan menjadi kurang berkualitas, jika intimidasi dan teror politik seperti masa orde baru masih dipraktikkan.
Sedangkan mantan Menteri Luar Negeri GAM, Dr Zaini Abdullah, dalam seminar dan lokakarya 3 tahun MoU Helsinki menyebutkan, Pemilu 2009 nanti akan aman jika peserta Pemilu, penanggung jawab dan semua elemen Negara berpegangteguh pada aturan dan mengedepankan hati nurani,” sebut dia.
Menurut Zaini, kita sudah melewati ujian-ujian awal yang amat berat dengan cukup baik, dan sekarang kembali diajak untuk menunjukkan kembali itu. “Sehingga Aceh akan menjadi contoh bagi masyarakat pasca konflik lainnya di dunia,” urai petinggi GAM ini.
Siap Tanpa Panwas
Ketika ditanya Panwas yang sampai saat ini masih berpolemik, Khairul Amal menyebutkan, dia yakin rakyat Aceh siap mensukseskan Pemilu 2009 secara damai, walau kemungkinan tanpa kehadiran lembaga pengawas. “Kita sudah buktikan pemilu damai seperti pada Pilkada 2006,” lanjut dia.
Dia mengharapkan keberhasilan Pilkada lalu, bisa terulang pada Pemilu mendatang. “Saya pikir, Pilkada yang paling aman dan demokratis di Indonesia adalah Aceh karena dilakukan secara serentak di 19 kabupaten/kota ditambah gubernur/wakil gubernur berjalan lancar dan damai,” ungkap Khairul Amal.
Khairul Amal menyatakan, atas dasar itulah, Aceh siap melaksanakan Pemilu damai tanpa Panwaslu. “Itu telah dibuktikan pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara serentak beberapa waktu lalu,” tukas dia lagi.
Seperti diketahui, sampai sekarang Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Pusat belum melantik anggota Panwaslu Aceh. Hingga kini masih terjadi tarik menarik antara DPR Aceh dengan Bawaslu. DPRA sendiri tetap mengacu pada Undang-undang Pemerintahan Aceh.
Sedangkan Bawaslu tetap menganjurkan pada UU No 11 Tahun 2007. Atas dasar itulah, Khairul menyarankan Bawaslu untuk menempuh “judicial review” jika berbeda tafsiran tentang UU No.11/2006 dan mempertentangkan dengan UU No.22/2007.
Source : Harian Waspada
