KOMPAS/ALIF ICHWAN
Centre for Policy Studies and Strategic Advocacy (CPSSA)
Keunikan kehadiran dan kepemimpinan Presiden Joko Widodo saat ini menjadi isu strategis yang tak habis diperbincangkan. Bahkan, perbincangan sistem demokrasi presidensial seakan diputar kembali oleh para pemikir dari berbagai kalangan karena lazimnya sistem demokrasi presidensial memberikan kedudukan yang kuat kepada Presiden Jokowi dalam menjalankan kekuasaannya.
Demikian benang merah dalam dialog yang digelar Centre for Policy Studies and Strategic Advocacy dan Institute for Peace and Democracy di Jakarta, Jumat (20/11). Hadir dalam acara tersebut (dari kiri ke kanan) Mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, Ketut Erawan, Daniel Dhakidae dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie.
Realitas politik justru dipertontonkan penuh anomali. Dengan Koalisi Indonesia Hebat menjadi kekuatan minoritas di DPR, tentu bagaimana kita bisa menjelaskannya? Apakah kondisi ini masih sejalan dengan kaidah sistem kabinet presidensial dan amanat UUD 1945?
Sebaliknya, sekali lagi hal ini merupakan realitas politik, kekuatan mayoritas di DPR dipegang oleh Koalisi Merah Putih (KMP) yang bukan merupakan koalisi pemerintah, kekuatan apa yang dimiliki oleh Presiden dalam menjalankan kekuasaannya dalam sistem kabinet demokratis presidensial agar ia bisa efektif menjalankan kekuasaannya?
Bagaimana kita menjelaskan dinamika koalisi yang cair dan dapat berubah sepanjang masa pemerintahan Presiden Jokowi? Dan, apakah gejala ini merupakan manifestasi dari koalisi ideologis, kepentingan atau ciri demokrasi dan partai politik yang belum berfungsi secara efektif?
Koalisi dari sebuah kenyataan sistem multipartai lazimnya merupakan ciri utama dari sistem demokrasi parlementer. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menyebut sebagai kegalauan, sebagaimana tecermin di berbagai media sosial tentang sistem pemerintahan Indonesia.
Mengapa? Sehubungan dengan terpilihnya Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode tahun 2014-2019, KIH menjadi koalisi partai pendukung pemerintah yang mendapat 208 kursi di DPR. Kekuatan KIH di DPR menjadi minoritas dan semua pimpinan kelengkapan lembaga di DPR ataupun MPR dikuasai oleh KMP.
KIH mendapatkan tambahan dukungan dari PPP, Golkar, dan PAN. Namun, tetap saja belum menjadikannya koalisi mayoritas di DPR. Sebaliknya, KMP merupakan pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam perkembangannya kehilangan PPP, Partai Golkar secara faktual, dan PAN. Walaupun Partai Demokrat secara formal dimasukkan sebagai salah satu partai koalisi KMP, dalam garis kebijakan, Partai Demokrat lebih dianggap sebagai partai penyeimbang.
Menurut Jimly, ada yang melihat konteks pelaksanaan sistem demokrasi presidensial sedang terjadi pengkhianatan terhadap pesan-pesan sejarah yang disampaikan para pendiri bangsa. Ada juga yang melihat keadaan sekarang ini makin kacau.
“Kalau mau diperbaiki, monggo saja. Cuma yang menjadi masalah sekarang ini adalah partai politik. Jadi, kita ngerumpi- ngerumpi begini, ya itu hanya unek-unek atau curhat saja. Mesti ditemukan cara perbaikan itu ke arah kesadaran publik dan kemudian kita memerlukan leadership yang efektif, punya komitmen untuk memperbaiki,” kata Jimly.
Sistem presidensial, menurut Jimly, ide ini terkait pilihan apakah Indonesia akan masuk sebagai negara federal ataukah negara kesatuan? Kesimpulannya sama bahwa tahap-tahap awal perlu membangun konsolidasi. Maka, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dibayangkan, bukan federal.
Daniel Dhakidae, Pimpinan Umum Jurnal Prisma, mencoba memperlihatkan lintasan sejarah yang ditorehkan, mulai dari Presiden Soekarno yang memiliki kekuatan leadership, kemudian peranan Presiden Soeharto, dan kini Indonesia memiliki Presiden Joko Widodo.
Setiap presiden memiliki karakteristik unik, tak bisa diukur dengan indikator yang sama. Jokowi, misalnya, tak bisa dinilai dengan cara kita menilai keberhasilan Soeharto atau Soekarno.
Ahli Psikologi Politik Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, memperlihatkan political behavior, di mana konstituen bangsa ini lemah. Itu tecermin pada pemilihan umum. Kondisi itu dimanfaatkan dengan berbagai cara oleh politisi, entah dengan cara mengejar popularitas, marketing politik, dan kalau tidak tercapai, strategi terakhir adalah “serangan fajar”.
“Tidak ada kerja-kerja politik yang dipupuk sejak awal perjalanan berpolitik meraih kekuasaan,” kata Hamdi.
Source : Kompas.com
