Jakarta, Kompas – Gagasan menaikkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold guna mengurangi jumlah partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat tampaknya berkesesuaian dengan keinginan publik. Survei yang dilakukan International Foundation for Electoral System atau IFES baru-baru ini menunjukkan, mayoritas responden mendukung pengurangan jumlah partai di DPR.
”Dihadapkan dengan pilihan efektivitas atau representasi dalam pengambilan keputusan di lembaga legislatif, mayoritas ternyata lebih memilih efektivitas,” kata Applied Research Director IFES Rakesh Sharma, Kamis (30/9) di Jakarta.
Ia menyebutkan ada 58 persen responden yang mendukung jumlah partai di DPR dikurangi sehingga lembaga ini lebih efektif dalam menangani isu bernegara. Di sisi lain, 32 persen responden melihat jumlah partai tidak harus dikurangi karena mewakili berbagai jenis kelompok masyarakat yang ada di Indonesia.
Politisi di DPR saat ini masih belum menyepakati ambang batas parlemen yang akan diterapkan pada masa mendatang. Sejumlah partai besar melihat ambang batas 2,5 persen perlu dinaikkan menjadi 5 persen. Diperkirakan, setelah melewati proses kompromi, 3 persen menjadi angka ambang batas yang disepakati. Gagasan menaikkan ambang batas dilatarbelakangi keinginan menyederhanakan proses politik parlemen saat mengambil keputusan.
Survei IFES yang meliputi 2.500 responden dan dilakukan pada 20-27 Agustus 2010 itu juga memotret sikap masyarakat mengenai Komisi Pemilihan Umum (KPU). Rakesh mengungkapkan, mayoritas responden menginginkan agar mantan anggota KPU tak diperbolehkan bergabung dengan partai dalam periode lima tahun setelah ia meninggalkan penyelenggara pemilu itu.
”Ada 57 persen yang mendukung usulan itu dan 5 persen responden lagi menyatakan sangat mendukung. Mereka yang menentang dan sangat menentang larangan itu 17 persen,” ujar Rakesh.
Survei yang didanai Australian Agency for International Development itu memotret pula persepsi masyarakat mengenai demokrasi. Sebanyak 41 persen responden tak bisa menjawab arti bagi mereka hidup dalam negara yang menerapkan demokrasi. Sebagian mengartikan demokrasi itu kebebasan. (ato)
Source : Kompas.com
