Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kerap mengklaim sebagai parpol yang betul-betul bersih. Tapi, tidak demikian bila dilihat oleh peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Bivitri Susanti. Baginya, tidak ada parpol yang sangat bersih.
Berikut pandangan mahasiswi program doktoral bidang hukum di University of Washington, AS, terhadap kinerja 4 parpol yakni Partai Demokrat, Partai Golkar, PDI Perjuangan dan PKS, yang dikirimkan ke INILAH.COM:
Dalam pengamatan saya di DPR, partai-partai yang mendapatkan kursi di DPR seharusnya melaksanakan beberapa kewajibannya sebagai “wakil rakyat.” Konsepsi “wakil rakyat” mengandung konsekuensi akuntabilitas. Dan dalam kerja di DPR, akuntabilitas secara teknis minimal dilakukan dengan: (1) melaporan kegiatan-kegiatannya kepada konstituen (transparan), (2) punya pilihan-pilihan politik yang jelas sesuai dengan visi misi yg disampaikan waktu mereka terpilih. (3) integritas anggota.
Untuk kategori pertama, saya kira FPDIP yg paling bagus pelaporannya ke konstituen. Kemudian PKS. Tapi untuk Golkar dan Demokrat mereka tidak punya media utk pelaporan secara sistematis. Anggotanya bisa mengklaim bahwa mereka bercerita ketika kunjungan kerja, tetapi mekanisme di parlemen di mana yang bagus ya tidak begitu. pelaporan mestinya dibuat sistematis dan konsisten.
Untuk kategori kedua, “pilihan-pilihan jelas”, paling tidak bisa saya temukan pada PKS. Mereka selalu dalam posisi “swinging” alias pendapatnya bisa tiba-tiba berubah (seperti kasus BBM dulu). Dan dalam hampir semua pengambilan keputusan biasanya saya sudah bisa mendua, pasti PKS akan swinging tergantung kepentingan politik. Atau ada di tengah-tengah. Tidak jelas visi dan misinya (barangkali selain soal Islam). Golkar dan Demokrat jelas posisinya karena mereka ada di pemerintahan juga. Dan PDIP konsisten dalam sikap oposisinya mesti masih bisa kita kritik.
Untuk kategori “integritas” yang saya maksud adalah etika politik anggota. Dan saya kira pemilih sekarang mesti kritik terhadap klaim PKS soal “bersih”. Tidak ada yg betul-betul bersih dari keempat partai tersebut. Integritas dan etika juga termasuk komitmen mereka terhadap kerja politik di DPR. Perlu disoroti anggota-anggota yang jarang rapat, yang cuma tanda tangan, dll.[L4] Anton Aliabbas
Source : inilah.com, 23 Maret 2009
jelas dia mengkritik seperti itu,karena memang dia dibayar untuk itu. semoga indonesia ke depan lebih baik. harapan itu masih ada ………..
kalo’ mo opini yang menyangkut pihak lain tolong disertai data dong..palagi sumbernya mahasiswa doktoral..jadi tolong opini yang bertanggung jawab..awal2nya ngomongin 4 partai tapi akhir2nya ‘anggota-anggota yang jarang rapat, yang cuma tanda tangan, dll’ ga’jelas tu partai yang mana dan sekali lagi ga’ ada juga datanya..