Jakarta, Kompas – Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia yang menunjukkan menurunnya tingkat kepuasan rakyat pada pemerintah (Kompas, 27/6) harus ditanggapi serius. Penurunan itu pasti terkait dengan banyaknya persoalan di masyarakat yang belum dapat diselesaikan pemerintah.
Demikian dikatakan Wakil Ketua DPR Pramono Anung W, Senin (27/6) di Jakarta. ”Penurunan tingkat kepuasan saat ini adalah anomali karena makroekonomi Indonesia cukup baik. Pemerintah juga tidak menaikkan harga bahan bakar minyak. Penurunan kepuasan itu lebih terkait dengan kredibilitas pemerintah,” katanya.
Pemerintah harus lebih bekerja keras menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul. ”Persoalan tidak cukup diselesaikan dengan membentuk satuan tugas (satgas). Bahkan, banyak satgas yang kontraproduktif sebab terlalu berlebihan. Sebenarnya kementerian dan lembaga banyak yang mampu menyelesaikan persoalan,” ujar Pramono.
Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Ahmad Muzani menambahkan, pemerintah harus segera bekerja nyata untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Pasalnya, penurunan tingkat kepuasan rakyat ini, apalagi jika terus dibiarkan hingga di bawah 40 persen, akan mengganggu efektivitas pemerintahan. Program pemerintah pun akan diacuhkan masyarakat. Kondisi itu bisa berbahaya.
Peringatan masyarakat
Secara terpisah, Senin, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia Iberamsjah, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga Kacung Marijan, dan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Siti Zuhro mengingatkan, pemerintahan yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono semestinya tak reaktif membantah hasil survei yang menunjukkan penurunan kepuasan rakyat atas kinerja mereka. Hal ini justru merupakan peringatan keras dari masyarakat.
Saat kepercayaan rakyat menurun sampai di bawah 50 persen, menurut Iberamsjah, tidak ada lagi legitimasi pemerintah di mata rakyat. ”Di luar negeri, ketika ada 2-3 survei menunjukkan tak ada trust (kepercayaan) rakyat, presiden akan meletakkan jabatan karena rasa bertanggung jawab, malu, dan sadar sudah tak dikehendaki,” tutur Iberamsjah.
Menurut Iberamsjah, Yudhoyono dan pembantunya tak perlu kebakaran jenggot membantah hasil survei. Contohnya, bantahan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, yang mengatakan masih ada tepuk tangan ketika dia menyebut nama Yudhoyono, dinilai tak relevan. ”Tepuk tangan belum tentu setuju, senang, atau mendukung. Bisa saja mengejek. Saya percaya hasil survei itu,” katanya.
Kacung Marijan menilai, hasil survei terasa wajar melihat banyak pemberitaan mengenai keburukan orang atau kelompok yang dekat dengan pemerintahan dan Yudhoyono. (nwo/ina)
Source : Kompas.com
Posted with WordPress for BlackBerry.
