BANDA ACEH – Mantan petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Dr Zaini Abdullah menyatakan tidak ada mantan anggota GAM anti perdamaian yang telah terjalin di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).
“Saya kira tidak ada mantan GAM yang anti perdamaian. Kalaupun ada pihak-pihak yang berupaya menggiring Aceh kedalam suasana konflik maka itu adalah musuh kita semua,” katanya kepada wartawan di Banda Aceh, Selasa.
Namun ia mengakui masih ada pihak mengatasnamakan GAM yang anti perdamaian setelah penandatanganan nota kesepahaman damai antara Pemerintah RI dengan GAM di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005.
“Mereka yang anti, baik gerakan yang ada di luar negeri dan mengatasnamakan GAM itu adalah pelaku kriminal. Pelaku kriminal kita serahkan kepada aparat berwenang untuk menindaknya,” tegas Zaini Abdullah.
Zaini yang juga salah seorang yang menandatangani MoU Helsinki itu ia menyatakan rasa syukur masyarakat Aceh telah menghirup perdamaian meski hal tersebut belum sampai 100 persen terwujud di provinsi berpenduduk sekitar 4,2 juta jiwa tersebut.
“Kami selalu berdoa dan berharap agar perdamaian abadi telah terjalin di Aceh. Jika ada hal-hal yang berhubungan dengan MoU Helsinki belum terwujud, maka akan kita selesaikan secara bertahap,” tambahnya.
Ditegaskan, pihaknya bertekad perdamaian di Serambi Mekkah itu Aceh tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai syarat untuk menyelesaikan masalah secara menyeluruh di provinsi ini.
Terkait dengan Undang Undang No.11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), Zaini Abdullah mengharapkan semua elemen berperan dalam penyempurnaan UUPA tersebut sesuai amanat yang tertera dalam MoU damai.
“Penyempurnaan UUPA kita harapkan segera dilakukan dan itu akan lebih terbuka setelah Pemilu legislatif 2009. Kita berharap anggota legislatif hasil Pemilu 2009 terus mendorong penyempurnaan dan memperjuangkan revisi UUPA sesuai semangat MoU Helsinki,” kata dia.
Source : Harian Waspada
