Setelah terkuaknya kasus suap dan dugaan pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi yang melibatkan unsur pimpinan Partai Demokrat, kepercayaan publik dan konstituen menurun drastis. Lemahnya soliditas antar-elite partai dan tiadanya figur kuat pada Pemilu 2014 nanti membuat Partai Demokrat berada di titik kritis.
Kepercayaan masyarakat yang diberikan kepada partai ini, yang sukses mengusung Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden, mulai luntur. Jika pemilu dilaksanakan sekarang, berdasarkan jajak pendapat Litbang Kompas, hanya 35,6 persen pemilih Partai Demokrat yang berterus terang akan tetap kembali memilihnya. Padahal pada akhir Mei tahun lalu, soliditas massa Partai Demokrat masih di kisaran 51,7 persen.
Meluruhnya kepercayaan publik kepada Partai Demokrat merupakan ironi dari pencapaian gemilang sebuah partai. Setelah berhasil mengantarkan Yudhoyono menjadi presiden dengan bekal suara 7,45 persen pada Pemilu 2004, popularitas Partai Demokrat terus menanjak. Pada Pemilu 2009, ia menjadi partai pemenang dengan mengantongi 20,85 persen suara, mengalahkan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sebelumnya berada di papan atas. Kemudian, kemenangan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI periode kedua seolah kian melengkapi pencapaian Partai Demokrat.
KKN dan korupsi
Setelah mencuatnya kasus mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dan Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Andi Nurpati, kini publik kian tidak yakin bahwa Partai Demokrat menjadi partai yang dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih. Partai Demokrat dinilai tidak mendorong upaya pemberantasan KKN. Bahkan, sebanyak 86,8 persen responden yakin partai ini tidak bebas dari korupsi.
Larinya Nazaruddin ke luar negeri dan gagalnya petinggi Partai Demokrat membujuk dia pulang untuk menghadapi pemeriksaan memperkuat dugaan bahwa Nazaruddin memang ”dilindungi”. Publik pun mencium ketidakberesan ini, bahkan 66,2 persen responden meyakini kasus suap ini juga melibatkan kader Partai Demokrat yang lain.
Sementara itu, terkuaknya kasus pemalsuan surat MK terkait dengan suara pemilu anggota DPR dan DPRD di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I, selain menyeret Andi Nurpati, juga menempatkan Partai Demokrat dalam pusaran yang kian sulit. Jika kader partai ini terbukti terlibat, bukan tidak mungkin wacana kemudian berkembang ke arah keabsahan hasil pemilu yang diperoleh Partai Demokrat. Keterkaitan mantan dua anggota KPU, Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati, yang kemudian menjadi petinggi di partai tersebut bisa menjadi pintu masuk pada dugaan-dugaan yang dapat memperburuk citra partai.
Sekarang saja, mayoritas responden (71,5 persen) menganggap citra Partai Demokrat buruk. Situasi ini berkebalikan dengan ketika Partai Demokrat mengadakan kongres memilih ketua umum. Saat itu, 73 persen responden menilai citra Partai Demokrat baik. Imbas kasus yang terjadi dalam beberapa bulan belakangan ini demikian besar sehingga 51,4 persen responden berniat tidak lagi memilih Partai Demokrat dan hanya 30,7 persen yang terang-terangan akan bertahan.
Mencuatnya kasus Nazaruddin dan Andi Nurpati ke mata publik juga mengungkapkan sisi lain dari soliditas kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat. Silang pendapat antar-elite Partai Demokrat dalam menanggapi kedua kasus ini ditangkap publik sebagai sebuah gejala menurunnya ikatan di dalam elite partai ini. Dua di antara tiga responden cenderung menanggapinya sebagai sebuah perwujudan dari tidak bersatunya pemimpin-pemimpin di tubuh partai ini. Kerenggangan yang tampak itu makin menguatkan penilaian publik terhadap kinerja partai dalam penyelesaian kasus-kasus yang menyeret nama baik partai. Publik tidak yakin unsur pimpinan partai akan dapat mengatasi melebarnya kasus Nazaruddin dan Andi Nurpati sebelum Pemilu 2014.
Rawan di Pemilu 2014
Kondisi ini tentu sangat rawan jika dikaitkan dengan pemilu yang akan datang. Terlebih, Partai Demokrat merupakan partai figur yang sangat tergantung pada popularitas kepemimpinan di dalamnya. Berbeda dengan partai ideologis yang mampu mempertahankan konstituen setia meski goncangan menimpa kepemimpinan di tubuh partai, pada partai figur, konstituen yang terbentuk sangat rentan untuk pindah ke figur baru jika tidak ada lagi ”bintang panggung” yang dapat menahan kesetiaan politik mereka.
Pada Partai Demokrat, figur Yudhoyono yang membuatnya menjadi partai besar. Pengakuan responden Partai Demokrat bahwa mereka memilih partai tersebut karena figur Yudhoyono mengindikasikan rawannya posisi Partai Demokrat saat ini. Tanpa Yudhoyono, diakui oleh 42 persen responden, mereka tak akan kembali memilih Partai Demokrat. Kecenderungan ini menguat empat kali lipat dibandingkan setahun lalu (Mei 2010) yang hanya disuarakan 10,6 persen responden Partai Demokrat. BAMBANG SETIAWAN (Litbang Kompas)
Source : Kompas.com
Posted with WordPress for BlackBerry.
