Jakarta, Kompas – Undang-Undang Penyelenggara Pemilu yang memperbolehkan unsur partai politik menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum dinilai bisa membahayakan demokrasi. Ada upaya Dewan Perwakilan Rakyat, selaku pembuat undang-undang, untuk mengabaikan masukan masyarakat sipil. Lebih dari itu, partai politik saat ini memang mencoba mendominasi semua lini kekuasaan di negara ini.
Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang mengatakan, sejak awal ketika membahas RUU Penyelenggara Pemilu, DPR dengan sadar ingin memasukkan agenda mereka.
”Ketika kami mengkritik proses pembahasan, dengan enteng DPR bilang kalau tak setuju, gugat saja ke Mahkamah Konstitusi. Artinya, memang DPR enggan menerima masukan dari masyarakat sipil. Gejala ini kurang baik dalam demokrasi,” katanya di Jakarta, Selasa (11/10).
Menurut Sebastian, mengakomodasi parpol dalam UU Penyelenggara Pemilu sangat membahayakan demokrasi. Argumen DPR bahwa tidak ada jaminan kalangan independen atau nonparpol bakal bisa menjadi profesional saat menjadi anggota KPU, atau ketika orang parpol masuk menjadi penyelenggara pemilu KPU menjadi tidak mandiri, sebenarnya menyalahi gagasan kemandirian KPU sebagaimana diatur dalam UUD.
”Gagasan mengenai kemandirian dalam UUD itu dengan sadar kok. Konstruksi pemikirannya agar lembaga itu menjadi lembaga yang betul-betul bebas dari intervensi, terutama dari parpol, karena partai politik adalah pemain dalam pemilu,” katanya.
Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Teten Masduki mengatakan, sekarang memang ada konsolidasi dari parpol untuk mendominasi semua lini kekuasaan di negeri ini. Dengan kondisi parpol yang cenderung korup dan tidak akuntabel dalam soal pendanaan, mereka ingin terselamatkan melalui sistem politik yang legislasinya diatur melalui DPR.
”Sekarang partai akan berkuasa di KPU. Makin susah. Ini berbahaya,” katanya. (bil)
Source : Kompas.com
Posted with WordPress for BlackBerry.
