JAKARTA–MICOM: Perceraian antara pasangan gubernur dan wakil gubernur mencapai tingkat 90% sejak pemilu kada langsung bergulir. Menyiasati hal itu, pemerintah mengambil kebijakan untuk hanya memilih kepala daerah semata, sedangkan wakil gubernur menjadi kewenangan kepala daerah terpilih.
Hal itu dilontarkan oleh Staf Ahli Kemendagri Siti Zuhro dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (9/12). “Pasangan wakil itu tidak perlu. Rumusan yang mendasari bahwa hanya kepala daerah yang dipilih secara demokratis. Pemikiran dari pers dan LSM juga demikian. Jadi, nanti dalam rumusannya tidak akan dipasangkan. Sementara, wakilnya ditunjuk oleh DPRD melalui preferensi kepala daerahnya,” kata Zuhro.
Salah satu yang menyuarakan kerawanan disharmoni antara Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Menurut dia, faktor utama hubungan harmonis atau tidak terletak di wakil gubernurnya. Selama wakil bisa menempatkan diri untuk tidak meminta kewenangan yang dimiliki kepala daerah yang diwakilinya, harmoni akan terjaga. “Tapi, biasanya wakil ingin memperoleh kewenangan yang dimiliki kepalanya. Itu tidak perlu contoh,” tukasnya.
Peneliti LIPI Lili Romli menyampaikan pemilu kada tidak boleh lagi mundur dari mekanisme pemilihan langsung. Ia menilai hal itu merupakan wujud nyata asas responsibilitas dan akuntabilitas.
Pemilihan melalui DPRD, meski tidak diharuskan, merupakan langkah mundur. Kalaupun harus dievaluasi, regulasi yang perlu diperkuat, bukan dengan menghukum pemilu kada. “Kalau gubernur dicuekin, ya diperkuat di regulasi. Bukan dihukum pemilu kada langsungnya. Kalau perlu langsung diintegrasikan UU 32/2004 dengan UU 33/2004,” tandas Lili Romli. (Din/OL-2)
Source: mediaindonesia.com
Posted with WordPress for BlackBerry.
