JAKARTA, KOMPAS.com – Isu “serangan fajar” sesaat sebelum pilpres mendatang berlangsung, sangat mungkin bisa terjadi karena ada cela di dalam hukumnya. Menurut Staf Ahli Badan Kehormatan Taufiqurrohman Syahuri yang ditemui setelah Workshop Konstelasi Politik Pasca Strategi Kampanye Pilpres 2009 ada beberapa poin UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang berpotensi untuk disalahgunakan.
“Ada kalimat-kalimat yang membatasi perbuatan pidana,” katanya di Jakarta, Kamis (11/6). Kemudian ia memberi contoh, misalnya seperti terdapat pada Pasal 232; Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih pasangan calon tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu.
Menurut Taufiqurrohman di situ ada unsur setiap orang, dengan sengaja, menjanjikan-memberi uang atau materi lain, kepada pemilih supaya mengikuti memilih, saat pemungutan suara. “Yang saya soroti adalah kenapa ada unsur saat pemungutan suara. Ini bisa ditafsirkan jika di luar saat itu memberi uang berarti tidak kena pidana. Misalnya, mulai pemungutan suaranya jam 7, saya memberi uangnya jam 6, ‘kan tidak terkena hukum,” ungkap Taufiqurrohman, yang menjadi menjadi Staf Ahli Makamah Konstitusi 2003-2007.
Ini yang disebut “serangan fajar.” Contoh kedua, ada di pasal 41 (j) tentang larangan kampanye, seperti dituliskan Pelaksana, peserta, dan petugas kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. “Kenapa hanya dibatasi dengan peserta kampanye bukan kata pemilih yang lebih luas. Bisa aja yang diberi uang pemilih yang tidak ikut kampanye, bukan?” tuturnya.
Sekalipun ada kekurangan dalam UU ini, tetapi mustahil untuk merevisinya. “Saya harap ini bisa diperbaiki untuk pemilu 2014 mendatang,” pungkas Taufiqurrohman.
Source : Kompas Online
