Litbang kompas.com
Situasi politik dan keamanan dalam negeri yang kian stabil selama triwulan terakhir telah meningkatkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah di bidang itu. Tingkat apresiasi di bidang politik dan keamanan saat ini hampir sama dengan saat tiga bulan pertama pemerintahan Jokowi-Kalla.
Secara perlahan, pemerintahan Jokowi-Kalla memperlihatkan gaya kepemimpinan yang khas. Sejumlah kekuatan politik yang semula mengambil sikap berseberangan, baik di parlemen maupun di partai politik, berhasil dirangkul dan menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan.
Di saat yang sama, di tataran masyarakat terjadi penguatan kesan akan keseriusan negara mengatasi gangguan rasa aman warga negara. Secara keseluruhan, aktivitas kepolisian, TNI, dan aparat terkait memberi pesan bahwa negara memang kini kian hadir mengatasi persoalan masyarakat.
Kondisi ini terekam dalam survei triwulanan Evaluasi Pemerintahan yang dilakukan pada usia ke-18 bulan pemerintahan Jokowi-Kalla. Menurut hasil survei ini, apresiasi terhadap kinerja pemerintah di bidang politik dan keamanan mencapai 72,9 persen.
Besaran angka kepuasan ini setara dengan tingkat apresiasi yang dicapai pada triwulan pertama pemerintahan Jokowi-Kalla, alias ibarat kembali ke masa “bulan madu” pemerintahan dengan publik.
Tingkatan apresiasi ini menyiratkan adanya persetujuan publik atas stabilitas politik dan keamanan yang terjadi saat ini. Gambaran situasi politik dan keamanan juga dipastikan kian kondusif karena ketika hasil survei ini ditulis, Minggu (1/5), terjadi pembebasan 10 pelaut Indonesia yang disandera kelompok Abu Sayyaf. Apa pun langkah yang ditempuh di balik pembebasan itu menggambarkan kelihaian pemerintah menyelamatkan warganya.
Memang, kinerja pemerintah di bidang politik-keamanan merupakan bidang yang selama periode pemerintahan era reformasi kerap jadi prestasi terbaik, atau selalu memperoleh penilaian tertinggi. Tiga bidang penilaian lainnya yang menjadi dimensi dalam survei Kompas adalah bidang hukum, ekonomi, dan kesejahteraan sosial.
Perbedaannya dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintahan Jokowi-Kalla melengkapinya dengan penilaian yang positif dalam bidang kesejahteraan sosial. Sementara di masa pemerintahan Yudhoyono, penilaian positif di bidang politik dan keamanan dilengkapi dengan pencapaian bidang hukum.
Penguatan bidang
Jika melihat pola peningkatan kepuasan responden terhadap aspek-aspek dalam bidang politik dan keamanan, terdapat sejumlah variasi penekanan kepuasan responden. Kinerja pemerintah dalam menangani konflik antarkelompok dan gerakan separatisme memiliki penekanan kepuasan yang sangat kuat dari responden.
Aspek tersebut mengalami lonjakan paling tinggi (13,7 persen) dibandingkan tiga bulan sebelumnya. Penilaian ini juga merupakan pencapaian tertinggi sejak pemerintahan ini dibentuk pada 20 Oktober 2014.
Aspek kedua yang mengalami lonjakan cukup tinggi adalah kinerja dalam melindungi batas wilayah negara dan kekayaan alam yang ada di dalamnya. Kepuasan responden meningkat 8,3 persen dibandingkan periode tiga bulan lalu. Meskipun bukan yang tertinggi, peningkatannya terbilang signifikan karena bisa melampaui kepuasan yang pernah dirasakan responden sejak pemerintahan Jokowi-Kalla berusia enam bulan.
Aspek berikutnya adalah kinerja pemerintah dalam membuka kesempatan kepada masyarakat untuk mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan. Aspek ini mengalami peningkatan 7,6 persen dibandingkan triwulan sebelumnya.
Peningkatan ini cukup signifikan karena publik memaknainya sebagai keterbukaan pemerintah terhadap masyarakat. Dengan membuka kesempatan kepada masyarakat untuk mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan, pemerintah telah bersikap transparan demi terciptanya sebuah sistem pemerintahan yang bersih.
Pluralisme
Dari berbagai bidang apresiasi, responden memberi nilai paling tinggi terhadap kinerja pemerintahan dalam membangun sikap saling menghargai perbedaan. Mayoritas responden (83,2 persen) menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah dalam bidang ini.
Di urutan berikutnya, apresiasi tertinggi dinyatakan terhadap kebebasan berpendapat yang mencakup delapan dari sepuluh responden. Angka ini menunjukkan bahwa publik puas terhadap cara pemerintah dalam menjamin hak mereka untuk mengekspresikan pendapat secara bebas. Sejauh ini, berbagai bentuk unjuk rasa dan demonstrasi masih menyiratkan bentuk penataan yang masih bisa diterima oleh publik.
Di sisi lain, publik melihat kuatnya keinginan pemerintah membangun sistem pemerintahan yang lebih akuntabel dan ramah partisipasi warga melalui berbagai aplikasi berbasis elektronik. Dua dari tiga responden mengaku puas dengan kinerja pemerintah membuka kesempatan warga mengawasi pemerintahan. Penilaian positif tersebut disuarakan oleh seluruh lapisan masyarakat dengan kecenderungan proporsi lebih besar di lapisan menengah atas.
Seluruh gambaran di atas menunjukkan bahwa stabilitas politik dan keamanan jadi penopang utama pemerintahan. Namun, patut dicermati bahwa sejauh ini pengambilan kebijakan politik belum terantuk pada sebuah pilihan yang kontras, yang mungkin memecah soliditas kubu pendukung pemerintahan. Pilkada 2017, misalnya, bisa menjadi ujian bagi kubu- kubu politik yang berbeda dalam menyikapi sejumlah isu, seperti calon perseorangan.
Kelihaian pemerintahan Jokowi-Kalla juga masih diuji oleh penyelesaian kasus reklamasi pantai utara Jakarta. Demikian juga penyelesaian isu Peristiwa tahun 1965. Publik menunggu kecerdasan dan kebijaksanaan pemerintahan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan itu.
(SULTANI/LITBANG KOMPAS)
Source: Kompas.com
