Posisi pemuda serba tidak menguntungkan. Di tengah keterpurukan persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia, sosok mereka sesungguhnya dirindukan. Namun, saat yang sama, keberadaan ataupun kiprah mereka juga dipandang sebelah mata.
Kalangan muda yang diposisikan serba ideal sekaligus problematik inilah yang menjadi pemandangan rutin setiap kali Sumpah Pemuda diperingati. Sesuai pencermatan hasil survei opini publik yang diselenggarakan Kompas selama satu dasawarsa terakhir, ekspektasi publik sedemikian tinggi terhadap keberadaan dan peran kalangan muda di negeri ini.
Harapan yang tampak paling menonjol terlihat dalam memandang peluang kehadiran para pemimpin muda. Hasil survei mengindikasikan, sirkulasi kepemimpinan mutlak dibutuhkan di negeri ini. Pasalnya, selepas tumbangnya era otoritarian Orde Baru, terlalu minim harapan-harapan publik yang terjawab. Bahkan, yang terjadi kini, krisis kepercayaan terhadap institusi dan figur kepemimpinan justru semakin menguat.
Lembaga kepresidenan bersama jajaran kabinet, misalnya, menjadi contoh keterpurukan. Semenjak era kepemimpinan Presiden BJ Habibie, KH Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, hingga dua periode Susilo Bambang Yudhoyono, kisah penurunan apresiasi publik kerap berlangsung. Kinerja presiden berikut gaya kepemimpinan mereka menjadi pangkal runtuhnya kepercayaan.
Kepemimpinan lembaga negara lain, seperti DPR atau jajaran institusi penegakan hukum, juga mengkhawatirkan. DPR berikut sosok wakil rakyat yang sepatutnya menjadi tumpuan harapan publik justru menjadi sosok lembaga yang paling banyak menuai kecaman. Menjadi lebih ironis jika peningkatan potensi kualitas keanggotaan DPR yang sebenarnya sudah terjadi dari masa ke masa (1999-2009) justru tidak diikuti peningkatan apresiasi publik terhadap lembaga itu.
Problem besar juga tampak pada keberadaan lembaga penegak hukum yang sejauh ini tampak masih menjadi titik terlemah dari pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme di negeri ini. Sejauh ini, sesuai hasil survei, citra institusi penegak hukum ataupun aparat kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman tampak rendah. Bahkan, keberadaan KPK yang sebelumnya mendapat apresiasi tinggi kini turut terpuruk.
Dalam situasi yang serba tidak menjanjikan semacam itu, kerinduan akan terjadinya suatu perubahan menjadi tuntutan. Dalam kaitan itulah, kehadiran alternatif kepemimpinan muda di mata publik dinilai menjadi jalan keluar dari segenap persoalan. Dalam salah satu hasil survei terungkap, dua pertiga responden (69,4 persen) berharap hadirnya pemimpin yang berasal dari kalangan muda.
Orientasi pribadi
Kerinduan terhadap sosok muda dalam berbagai sektor kepemimpinan di satu sisi dapat dinilai sebagai sinyal positif akan lancarnya regenerasi kepemimpinan. Namun, di sisi lain atribusi kalangan muda justru banyak dipersoalkan publik.
Hasil survei pada Oktober 2009 secara khusus menggambarkan karakteristik pemuda. Generasi yang tergolong melek teknologi ini dinilai sangat pragmatis dan lebih berorientasi pada kepentingan pribadi. Kuatnya orientasi pencapaian materi, seperti kekayaan, keterkenalan, dan kesuksesan pribadi, lebih menonjol dibandingkan orientasi sosial mereka, seperti ketertarikan dalam bidang sosial, politik, dan kemasyarakatan. Bagi mereka, persoalan di luar dirinya cenderung kurang dipedulikan ketimbang persoalan diri.
Hasil survei terbaru menguatkan kembali kondisi semakin luruhnya orientasi sosial kalangan muda. Saat ini tidak kurang dari dua pertiga (68 persen) responden menyatakan kuatnya orientasi pribadi kalangan muda. Kondisi demikian diakui pula oleh mereka yang terkategorikan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 sebagai ”pemuda” (berusia 16-30 tahun) bahwa mereka lebih terfokus pada pencapaian diri ketimbang persoalan di luar diri.
Semakin individualisnya pemuda tampak pula dalam penilaian publik terhadap minimnya peran kalangan muda dalam berbagai persoalan negara ini. Berdasarkan survei terakhir, tak kurang dari 55 persen responden menyatakan kepedulian pemuda terhadap persoalan bangsa lemah.
Situasi semacam itu semakin kontras jika ditautkan dengan peran pemuda pada Sumpah Pemuda, 83 tahun lalu. Kebulatan tekad pemuda pada zamannya lewat ikrar untuk ”satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa” dalam Kongres Pemuda II itu menunjukkan eksistensi kuat pemuda sebagai agen penggerak persatuan bangsa dalam menghadapi kolonialisme.
Menyandingkan peran pemuda dalam berbagai dimensi waktu tampaknya semakin menambah rentetan beban bagi kalangan muda saat ini. Terlebih saat publik akhir-akhir ini dihadapkan pada berbagai kasus yang justru menghadirkan kalangan muda sebagai aktor atau bagian dari permasalahan.
Setelah aksi spektakuler Gayus Tambunan (31) dalam kasus kejahatan pajak, berlanjut pemberitaan kasus suap dengan tudingan keterlibatan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin (33), menyinggung pula sosok anggota DPR Angelina Sondakh (34), Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum (42), hingga Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng (48) seolah mengubur berbagai prestasi kalangan muda. Dalam situasi yang serba kurang ideal itu, pantas saja publik mendua dalam memandang keberadaan ataupun kiprah pemuda.
* Bestian Nainggolan (Litbang Kompas)
Source : Kompas.com
