Jakarta, Kompas – Perdebatan besar ambang batas parlemen yang akan dicantumkan dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD diperkirakan segera berakhir. Tiga fraksi terbesar sepakat ambang batas 2,5 hingga 5 persen.
”Dengan ditulis 2,5 sampai 5 persen, usulan semua fraksi di DPR tentang ambang batas akan terakomodir,” kata Ketua Fraksi Partai Demokrat Jafar Hafsah, Rabu (13/7) di Jakarta.
Kesepakatan pencantuman besar ambang batas (parliamentary threshold) itu didapat dalam pertemuan antara Jafar Hafsah dan Setya Novanto (Ketua Fraksi Partai Golkar) serta Tjahjo Kumolo (Ketua Fraksi PDI-P) di sebuah hotel di Jakarta, Senin lalu.
Jafar tidak menampik ada pertemuan yang disebutnya sebagai silaturahim itu. ”Pilihannya ada dua, yaitu dicantumkan 3 persen atau ditulis 2,5 hingga 5 persen. Kami memutuskan menulis 2,5 hingga 5 persen agar dapat menerima semua usulan fraksi,” ucap Jafar.
Tjahjo Kumolo mengatakan kesepakatan itu sebagai jalan tengah. Pasalnya, saat ini Golkar dan PDI-P bersikukuh mengusulkan besar ambang batas 5 persen, sedangkan Partai Demokrat menginginkan 4 persen. Enam fraksi lain di DPR, yaitu PKS, PAN, PPP, PKB, Gerindra, dan Hanura, mengusulkan 2,5 persen seperti pada Pemilu 2009 hingga 3 persen.
”Yang penting, sekarang draf revisi UU No 10/2008 ini disetujui dahulu. Besar ambang batas yang pasti nanti dibahas lebih detail saat pembahasan draf RUU antara DPR dan pemerintah,” kata Tjahjo Kumolo.
Dari 560 kursi di DPR, Fraksi Demokrat, Golkar, dan PDI-P memiliki 349 kursi (62,3 persen). Jika dilakukan voting dalam Rapat Paripurna DPR, usulan ketiga fraksi itu kemungkinan besar menang.
Kemarin, perwakilan pengurus partai politik nonparlemen menyampaikan masukan draf revisi UU No 10/2008. Mereka keberatan dengan pemberlakuan ambang batas parlemen tinggi. Parpol nonparlemen yang tergabung dalam Forum Persatuan Nasional (FPN) itu mengusulkan agar UU Pemilu tidak perlu diubah. Pelaksanaan pemilu tahun 2014 diusulkan tetap menggunakan UU No 10/2008 sebagai pedoman.
”Kami mengusulkan pelaksanaan pemilu berikutnya tetap menggunakan UU Pemilu Nomor 10 Tahun 2008,” kata Sekretaris Jenderal Dewan Presidium FPN Didi Supriyanto.
Usulan penggunaan UU No 10/2008 itu diajukan dengan alasan agar persiapan pemilu bisa berjalan dengan baik. Jika dipaksakan menggunakan UU baru, FPN khawatir persiapan pemilu akan terganggu. Pasalnya, penyusunan RUU perubahan UU Pemilu saja masih berlarut-larut. Hingga kini, DPR belum juga menyelesaikan penyusunan RUU tersebut karena terjebak dalam perdebatan besaran angka ambang batas parlemen.
Dengan menggunakan UU No 10/2008, berarti besaran angka ambang batas parlemen yang berlaku tetap 2,5 persen. Tidak ada kenaikan hingga 5 persen, sebagaimana diinginkan tiga fraksi di DPR, yakni Partai Demokrat, Partai Golkar, PDI-P.
Ketua Badan Legislasi DPR Ignatius Mulyono secara terpisah menegaskan, penyusunan draf RUU perubahan atas UU Pemilu itu sudah selesai. Rencananya, draf RUU tersebut akan disahkan menjadi RUU inisiatif DPR dalam rapat paripurna pada 19 Juli mendatang. (NTA/NWO)
Source : Kompas.com
Posted with WordPress for BlackBerry.
